oleh Danu Wijaya danuw | Sep 28, 2018 | Artikel, Berita, Internasional
Parlemen Kanada memutuskan untuk mencabut kewarganegaraan kehormatan yang diberikan kepada pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Penyebabnya ditengah isu krisis kemanusiaan Rohingya di negara bagian Rakhine yang menjadi perhatian dunia.
“Pada 2007, Dewan Perwakilan memberikan Aung San Suu Kyi status kewarganegaraan kehormatan Kanada. Hari ini, parlemen meloloskan mosi untuk mencabut status ini,” ujar Adam Austen, juru bicara Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland.
AFP melaporkan bahwa keputusan ini diambil setelah parlemen Kanada melakukan pemungutan suara pada Kamis (27/9).
Pencabutan kewarganegaran ini dilakukan sepekan setelah pemerintah Kanada menyatakan operasi militer Myanmar terhadap Rohingya sebagai genosida.
Isu ini kembali menjadi sorotan sejak tahun lalu, ketika lebih dari 700 ribu orang Rohingya kabur ke Bangladesh untuk menghindari tindak kekerasan militer Myanmar di Rakhine.
Menurut sejumlah laporan, militer Myanmar tak hanya menyerang kelompok tersebut, tapi juga warga sipil. Mereka bahkan dilaporkan membakar rumah-rumah hingga melakukan pembantaian orang Rohingya.
Rangkaian kekerasan ini menimbulkan kecaman terhadap Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian yang awalnya diharapkan dapat membawa perubahan setelah terpilih dalam pemilu.
Meski demikian, sejumlah pengamat memperkirakan Suu Kyi tak dapat bertindak banyak, karena ditekan oleh militer yang masih memegang porsi besar dalam parlemen.
Walau mencabut status Suu Kyi, Kanada memastikan bahwa mereka akan tetap mengalirkan bantuan untuk Rohingya.
“Kami akan terus mendukung Rohingya dengan memberikan bantuan kemanusiaan, menjatuhkan sanksi atas jenderal-jenderal Myanmar, dan menuntut pihak bertanggung jawab agar diadili oleh badan internasional yang kompeten,” ujar Austen.
Sumber : AFP/CNN
oleh Danu Wijaya danuw | Sep 28, 2018 | Artikel, Berita, Internasional
NEW YORK – Presiden Turki, Tayyip Erdogan melemparkan kritikan terhadap Dewan Keamanan (DK) PBB.
Berbicara di Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di New York, Erdogan menyebut DK PBB hanya melayani lima anggota tetapnya.
“DK PBB saat ini melayani kepentingan lima anggota tetap pemegang hak veto. Kelima anggota DK, AS, Rusia, China, Prancis dan Inggris, berdiam diri terhadap penindasan di belahan lain dunia,” kata Erdogan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (26/9).
Erdogan telah lama menganjurkan untuk mereformasi struktur DK PBB. Dia menyatakan, dunia lebih besar dari hanya lima negara, merujuk pada lima anggota tetap DK PBB.
Dia mengatakan, pembantaian masa lalu di Bosnia, Rwanda dan Somalia, serta baru-baru ini terjadi di Myanmar dan yang sedang berlangsung di Palestina, semuanya terjadi di depan mata DK PBB
Erdogan berbicara tentang Palestina
“Mereka yang tidak mengangkat suara mereka terhadap penindasan orang Palestina, upaya mereka bahkan untuk mengurangi bantuan bagi mereka, hanya meningkatkan keberanian para penindas,” ucapnya,
Hal ini mengacu pada keputusan AS baru-baru ini untuk memotong bantuan kepada badan PBB untuk pengungsi Palestina.
“Turki akan terus berdiri dengan orang-orang Palestina yang “tertindas” dan akan melindungi status sejarah dan hukum Yerusalem,” tukasnya.
Erdogan menggarisbawahi perlunya reformasi menyeluruh dalam struktur dan fungsi PBB, khususnya DK PBB.
Pemimpin Turki kemudian mengatakan, secara umum PBB telah melakukan pekerjaan dan mencapai sukses besar selama 73 tahun berdiri.
“Namun, itu juga fakta bahwa seiring waktu PBB bergerak menjauh dari memenuhi harapan umat manusia untuk perdamaian dan kesejahteraan,” jelasnya.
Sumber : Anadolou Agency/Sindonews
![Tahun 2016 PBB Sudah Memutuskan Masjid Al-Aqsa Milik Umat Islam dan Yahudi Dilarang Memasukinya]()
oleh Danu Wijaya danuw | Sep 10, 2018 | Artikel, Berita, Internasional
United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) PBB akhirnya mengeluarkan resolusi yang menyatakan Yahudi tidak memiliki kaitan apapun dengan kompleks Masjid al-Aqsha di Yerusalem, kamis (13/10/2016)
Resolusi itu juga mengecam “agresi” Zionis Israel terhadap pegawai Organisasi Dukungan Muslim dan Urusan Al-Aqsa yang dikelola Yordania, dimana bertanggung jawab atas pemeliharaan komplek masjid.
Selain itu resolusi ini menolak keterkaitan Yahudi dengan kompleks Masjid al-Aqsha, dimana kaum Yahudi menyebutnya sebagai Kuil Solomon.
Juru bicara Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, mengatakan bahwa adopsi resolusi menegaskan kebutuhan Amerika untuk meninjau ulang kesalahan kebijakan yang mendorong Israel untuk melanjutkan pendudukan atas wilayah Palestina.
“Resolusi internasional terhadap pendudukan Israel dan kebijakan mereka, bersama resolusi baru UNESCO atas Yerusalem dan Al-Aqsha, merupakan pesan jelas bahwa komunitas internasional tidak akan memaafkan kebijakan melindungi pendudukan Israel.
Ini merupakan pesan jelas dari dunia bahwa Israel harus segera mengakhiri pendudukan dan mengakui negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya” ujar Abu Rudeineh, seperti dilansir Anadolu.
Draft resolusi yang diproposalkan Mesir, Aljazair, Moroko, Sudan, Libanon, Oman dan Qatar itu diratifikasi setelah 24 anggota UNESCO setuju, enam anggota tidak setuju dan 26 lainnya abstain.
Sementara Syaikh Mohammed Hussein, Mufti Yerusalem, menjelaskan resolusi UNESCO sebagai sebuah pengakuan terhadap hak-hak Muslim Palestina atas Masjid al-Aqsha dan Yerusalem timur.
“Kaum Yahudi tidak punya hak untuk beribadah di Masjid al-Aqsha atau bahkan untuk mengklaim sebagian darinya, Al-Aqsha, tegasnya, “merupakan tempat suci untuk selamanya” tegas Mohammed.
Namun pada dua minggu diakhir bulan Juli ini, para pemuka Yahudi di Israel masuk ke Masjidil Al Aqsha sebagai provokasi dan aneksasi agar menjadi milik Yahudi.
Foto ini diambil dari facebook Abdillah Onim, WNI yang tinggal di Gaza Palestina. Terlihat rabi yahudi membaca kitab talmud didalam komplek Masjid Al Aqsha.
Sumber : Islamedia
![Tahun 2016 PBB Sudah Memutuskan Masjid Al-Aqsa Milik Umat Islam dan Yahudi Dilarang Memasukinya]()
oleh Danu Wijaya danuw | Sep 4, 2018 | Artikel, Berita, Internasional
Awalnya Kyrgyzstan diambil dari nama suku Kyrgyz yang nomadik atau hidup berpindah-pindah.
Ajaran Islam pertama kali masuk ke masyarakat suku Kirgiz sekitar abad ke 9 M dan 12 M. Sebagian besar dari orang-orang di Kyrgyzstan adalah Muslim, dengan 86.3% dari penduduk negara itu adalah umat Islam. Disusul oleh Kristen Orthodok dan sisanya.
Muslim di Kyrgyzstan umumnya dari cabang Sunni, meskipun ada beberapa muslim Ahmadi. Ada yang menarik ketika khatib jumat duduk diantara dua khutbah. Dimana disana semua penduduk melakukan shalat empat rakaat. Kemudian baru dilanjutkan khutbah jumat kedua.
Sebagian besar dari Muslim Kyrgyz menjalankan agama mereka dalam cara tertentu yang dipengaruhi oleh tradisi dan adat-istiadat. Wilayah pegunungan indah membuat penduduknya hidup sederhana di desa-desa.
Orang kyrgyz dengan beberapa rumah kerucut yang suka berpindah tempat
Lokasi Kyrgyzstan yang berada di Asia Tengah juga membuatnya dilalui oleh Jalur Sutra antara Cina dan Rusia di masa lalu. Ras orang kyrgyztan mirip wajah Cina dengan bola mata dan rambut agak sedikit pirang.
Pengetahuan dan minat mereka terhadap Islam selama beberapa tahun ini meningkat terutama sejak pecah dari Uni Soviet. Sehingga ajaran Islam mulai merambah kesegala lingkup kehidupannya.
Ada perbedaan kondisi praktik Islam antara Kyrgyztan Selatan dan Utara. Dimana praktik Islam di Kyrgyztan Selatan lebih baik dari segi pemahaman dan praktik ibadah. Kondisi tersebut berbeda dengan Muslim Kirgiz yang tinggal di wilayah bagian utara.
Wilayah kyrgyztan didominasi pegunungan indah
Meski sama-sama beragama Islam, namun orang-orang Kirgiz utara ini kerap mencampuradukkan antara ajaran Islam dengan ajaran-ajaran nenek moyang mereka, seperti animisme dan shamanism (perdukunan). Mungkin ini disebabkan wilayah pegunungan dan beberapa masih berpindah-pindah (nomadik).
Sejumlah tempat wisata sekaligus ziarah Islam pun dapat ditemui di Kyrgyzstan. Ada Suleiman Too atau bukit yang dahulunya pernah dipakai sembahyang oleh Nabi Muhammad SAW.
Lalu terdapat juga Osh Bazaar, tempat turis berbelanja. Selain itu ada danau dan alam nan indah yang tak boleh dilewatkan di wilayah pegunungan kyrgyztan.
oleh Danu Wijaya danuw | Sep 4, 2018 | Artikel, Berita, Internasional
Hakim Myanmar memutuskan dua wartawan Reuters bersalah, dengan melanggar hukum negara yang bersifat rahasia dan menjatuhkan hukuman atas mereka tujuh tahun penjara.
Hakim distrik utara Yangon Ye Lwin menyatakan Wa Lone (32) dan Kyaw Soe Oo (28) karena terbukti melanggar Undang-Undang rahasia negara yang dibuat pada masa masa penjajahan Inggris dengan memiliki dokumen rahasia negara.
“Para terdakwa melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi pasal 3.1.c dan dijatuhi hukuman tujuh tahun. Masa penahanan terdakwa sejak 12 Desember akan dipertimbangkan,” kata hakim Myanmar.
Kedua wartawan itu merasa dijebak oleh polisi yang mengundang mereka makan malam. Di pengadilan pengadilan keduanya mengatakan bahwa polisi menyerahkan naskah di rumah makan Yangon utara beberapa saat sebelum petugas lain menangkap mereka.
Polisi yang dihadirkan sebagai saksi menyatakan hal itu dilakukan untuk menjebak wartawan tersebut atas pemberitaan tentang pembunuhan besar warga Rohingya.
“Saya tidak takut,” kata Wa Lone sesudah amar itu, “Saya tidak melakukan kesalahan apa pun. Saya percaya pada keadilan, demokrasi dan kebebasan.”
Putusan itu keluar di tengah tekanan internasional terhadap peraih Nobel Aung San Suu Kyi atas tindakan kekerasan militer terhadap Rohingya pada Agustus 2017.
Lebih dari 700.000 warga Rohingya, yang tidak memiliki kewarganegaraan, lari menyeberangi perbatasan Myanmar menuju Bangladesh.
Dunia mengecam vonis ke wartawan
Sejumlah pihak pendukung kebebasan pers, termasuk PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada dan Australia mendesak pembebasan kedua wartawan yang telah di penjara Insein Yangon sejak Desember.
“Hari ini adalah hari menyedihkan bagi Myanmar, wartawan Reuters Wa Lone dan Kyaw Soe Oo serta dunia pers di mana pun,” kata pernyataan pemimpin redaksi Reuters, Stephen J Adler.
“Kami tidak akan menunggu, sementara Wa Lone dan Kyaw Soe Oo menderita akibat ketidakadilan. (Kami) akan mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam beberapa hari mendatang, termasuk apakah mencari pertolongan masyarakat internasional,” katanya.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Myanmar Scot Marciel mengungkapkan kesedihan atas vonis yang dijatuhkan kepada kedua wartawan itu.
“Ini sangat mengganggu bagi semua yang berjuang di sini untuk kebebasan media. Saya pikir seseorang harus bertanya akankah ini menambah atau mengurangi kepercayaan masyarakat Myanmar terhadap peradilan mereka,” kata Marciel.
Sumber : Antara/Merdeka
oleh Danu Wijaya danuw | Sep 3, 2018 | Artikel, Berita, Internasional
JENEWA – Penyelidik PBB menyatakan, militer Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap para perempuan Muslim Rohingya.
Penyelidik juga menuntut agar Panglima Militer dan 5 jenderal di negara itu diadili karena memiliki “niat genosida”.
Laporan penyelidik PBB ini diumumkan di Jenewa, Senin (27/8/2018). Pemerintah sipil Myanmar yang secara de facto dipimpin oleh Aung San Suu Kyi juga dinyatakan telah mengizinkan :
- Pidato kebencian berkembang
- Menghancurkan dokumen bukti dan gagal melindungi minoritas dari kejahatan terhadap kemanusiaan
- Dan kejahatan perang oleh tentara di Rakhine, Kachin dan Shan.
“Dengan demikian, itu berkontribusi terhadap atrocity crimes,” bunyi laporan penyelidik PBB.
Sekitar 700.000 warga Rohingya melarikan diri dari penindasan selama operasi militer. Sebagian besar dari mereka hingga kini masih tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh.
Laporan PBB mengatakan, aksi militer termasuk membakar desa-desa Rohingya sangat tidak proporsional terhadap ancaman keamanan yang sebenarnya.
PBB mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan kelompok nasional, etnis, ras atau agama secara keseluruhan atau sebagian.
“Kejahatan di Negara Bagian Rakhine, dan cara di mana mereka lakukan, memiliki sifat, gravitasi dan ruang lingkup yang serupa dengan yang telah memungkinkan niat genosida untuk diwujudkan dalam konteks lain,” lanjut laporan dari Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB di Myanmar tersebut.
Laporan PBB terkait rantai komando
Laporan itu memiliki tebal 20 halaman. “Ada informasi yang cukup untuk menjamin penyelidikan dan penuntutan para pejabat senior dalam rantai komando Tatmadaw (tentara), sehingga pengadilan yang kompeten dapat menentukan tanggung jawab mereka untuk genosida dalam kaitannya dengan situasi di negara bagian Rakhine,” imbuh laporan itu, seperti dikutip Reuters.
Pemerintah Myanmar, yang telah dikirimi salinan laporan penyelidik PBB, belum berkomentar.
Dihubungi melalui telepon, juru bicara militer Myanmar Mayor Jenderal Tun Tun Nyi mengatakan bahwa dia tidak bisa segera berkomentar.
Panel PBB, yang dipimpin oleh mantan Jaksa Agung Indonesia, Marzuki Darusman, menunjuk Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing dan lima jenderal lainnya yang harus menghadapi pengadilan.
Para Jenderal itu termasuk Brigadir Jenderal Aung Aung, komandan “33rd Light Infantry Division”, yang mengawasi operasi di desa pesisir Inn Din di mana 10 anak dan pria dewasa Rohingya dibunuh. Empat jenderal lain tak disebutkan secara detail.
Reuters tidak dapat menghubungi Panglima Min Aung Hlaing atau pun Jenderal Aung Aung pada hari Senin untuk berkomentar.
Pembantaian itu diungkapkan oleh dua wartawan Reuters; Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28, yang ditangkap Desember lalu dan diadili atas tuduhan melanggar UU Rahasia Negara. Pengadilan semestinya menyampaikan putusan pada hari Senin, tetapi ditunda sampai 3 September 2018.
Laporan itu mengatakan Suu Kyi, seorang penerima Hadiah Nobel Perdamaian, tidak menggunakan posisi de facto sebagai Kepala Pemerintahan, atau otoritas moralnya, untuk menghentikan atau mencegah peristiwa mengerikan itu berlangsung.
Juru bicara Suu Kyi, Zaw Htay, tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.
Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid Ra’ad al-Hussein menyebut tindakan keras terhadap Rohingya sebagai “contoh buku teks tentang pembersihan etnis”.
Sumber : Reuters/Sindonews
