Sekjen PBB Minta 'Neraka' di Ghouta Timur Suriah Diakhiri

MOSKOW – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Senin (26/2/2018) menyerukan pihak yang berperang untuk melaksanakan gencatan senjata 30 hari di Suriah. Dia juga minta kengerian akibat perang di Ghouta Timur yang dia sebut “neraka” di bumi untuk diakhiri.
Gencatan senjata selama 30 hari di Suriah merupakan perintah Dewan Keamanan PBB yang mengadopsi resolusi tersebut akhir pekan lalu. Resolusi diajukan oleh Swedia.
Guterres mengatakan, badan-badan PBB siap menyalurkan bantuan untuk menyelamatkan banyak warga sipil di Ghouta Timur yang terjebak dalam perang. Badan-badan PBB juga siap mengevakuasi para korban luka.
Data PBB menyebut ada sekitar 400.000 orang yang masih terjebak dalam perang antara pasukan rezim Suriah dengan pasukan pemberontak atau oposisi di Ghouta Timur.
”Ghouta Timur tidak bisa menunggu, inilah saat yang tepat untuk menghentikan ‘neraka’ ini di bumi,” kata Guterres kepada Dewan HAM PBB atau UNHRC yang membuka sesi tahunan di Jenewa, seperti dikutip Reuters.
Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra’ad al-Hussein mengatakan serangan udara di Ghouta Timur masih berlanjut pada Senin pagi. Padahal, hari ini gencatan senjata semestinya berlaku.
Suriah dan sekutunya, Rusia, melanggar gencatan senjata. Sejak beberapa hari terakhir pasukan Suriah dibantu Rusia menggempur lewat darat dan udara ke kawasan Ghouta Timur di pinggiran Ibu Kota Damaskus.
Pejabat PBB mengungkapkan ada 272.500 penduduk yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Lembaga Pemantau Hak Asasi Suriah (SOHR) mengatakan total sudah 530 orang tewas selama sepekan, 130 di antaranya anak-anak.

Luapkan Protes ke DK PBB, Ketua Panel Kejahatan Perang Suriah Mundur

NEW YORK – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan, Komisi PBB yang menyelidiki kejahatan perang di Suriah harus terus bekerja, meskipun Ketua panel, Carla Del Ponte mengundurkan diri.
Del Ponte berhenti dari tugasnya, sebagai luapan protes atas minimnya tindak lanjut Dewan Keamanan PBB terhadap lusinan laporan yang telah dihasilkan.
Laporan itu menyangkut dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang yang serius selama konflik enam tahun di Suriah.
“Guterres menyesalkan keputusan Del Ponte, namun menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap warga sipil selama konflik.”
Demikian diungkapkan Jurubicara PBB Stephane Dujarric di New York, seperti dikutip AFP, Senin (7/8/2017).
“Guterres mendukung kerja lanjutan komisi tersebut sebagai bagian penting dan tidak terpisahkan dari proses akuntabilitas,” kata Dujarric lagi.
Sebelumnya, Del Ponte telah menangani komisi tersebut sejak September 2012.
Warga Swis berusia 70 tahun itu juga telah bekerja untuk mengungkap kejahatan perang di Rwanda dan di wilayah bekas Yugoslavia.
Komisi tersebut didirikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang bertugas untuk melaporkan pelanggaran HAM dan kejahatan perang di Suriah.
Diperkirakan, lebih dari 330.000 orang telah terbunuh sejak dimulainya perang pada bulan Maret 2011.
Komisi tersebut berulang kali mendesak Dewan Keamanan PBB untuk meminta Pengadilan Pidana Internasional (ICC) membuka penyelidikan atas kejahatan perang di Suriah.
Sebuah tawaran oleh DK PBB pada tahun 2014 untuk membawa Suriah ke pengadilan ICC digagalkan oleh veto ‘berdarah’ China dan Rusia, yang menjadi sekutu Suriah.
“Saya tidak dapat tetap berada di komisi ini yang sama sekali tidak melakukan apa pun,” kata Del Ponte kepada surat kabar Swis Blick.
Del Ponte lantas menuduh anggota DK PBB tidak ingin menegakkan keadilan.
“Awalnya ada yang baik dan buruk -oposisi di sisi baik dan pemerintah dalam peran buruk,” kata dia.
“Tapi hari ini, semua orang di Suriah berada di sisi yang buruk.”
“Pemerintah Bashar al Assad telah melakukan kejahatan mengerikan terhadap kemanusiaan dan menggunakan senjata kimia.”
“Dan oposisi sekarang terdiri dari ekstremis dan teroris,” tegas Del Ponte.
Perempuan itu menambahkan, dia belum pernah melihat kejahatan semacam itu dilakukan di tempat lain, bahkan di bekas Yugoslavia atau pun Rwanda.
Didasari rasa frustrasi atas lambannya DK PBB terkait Suriah, Majelis Umum PBB tahun lalu membentuk sebuah panel internasional.
Panel itu bertugas membantu mengumpulkan bukti yang akan digunakan dalam kasus-kasus penuntutan kejahatan perang di masa depan.
Selanjutnya, Catherine Marchi-Uhel, seorang hakim Perancis akan mulai bekerja sebagai kepala panel baru di Jenewa mulai Selasa (8/8/2017).
Catherine Marchi-Uhel telah berpengalaman menangani kasus internasional di Kosovo, Kamboja, dan bekas wilayah Yugoslavia.
 
Sumber : Kompas

Bashar al-Assad muncul di mata uang (rezim) Suriah untuk pertama kalinya

Bashar al-Assad muncul di mata uang yang diterbitkan rezim Suriah untuk pertama kalinya, potretnya dicetak pada uang kertas baru senilai 2.000 pound yang beredar pada hari Ahad.
Gubernur bank sentral rezim Suriah, Duraid Durgham mengatakan bahwa mata uang 2.000 pound tersebut adalah salah satu dari beberapa uang kertas baru yang dicetak tahun lalu namun keputusan untuk menyebarkannya tertunda “karena keadaan fluktuasi perang dan nilai tukar”.
Uang kertas baru sama dengan sekitar $ 4 dengan kurs saat ini.
Mata uang Suriah telah jatuh nilainya sejak konflik dimulai pada 2011, dari 47 pound per 1 dolar pada 2010 menjadi sekitar 500 pound per 1 dolar saat ini.
Mengutip keausan uang yang ada, Durgham mengatakan waktunya tepat untuk mengeluarkan uang kertas baru tersebut, kantor berita rezim Suriah – SANA melaporkan.
Sebelumnya, denominasi tertinggi uang kertas Suriah adalah 1.000 pound. Ayah Assad, Hafez al-Assad yang mati pada tahun 2000, muncul pada uang koin dan uang kertas 1.000 pound lama, yang masih beredar.
Durgham mengatakan bahwa uang kertas baru itu beredar “di Damaskus dan sejumlah provinsi”, yang berada di bawah kendali rezim Assad.
Hafez Al-Assad lahir pada 6 Oktober 1930 dan meninggal 10 Juni 2000 pada umur 69 tahun. Dia adalah presiden Suriah untuk tiga kali masa jabatan berturut-turut, dan kemudian digantikan anaknya, Bashar Al-Assad yang menjabat sejak tahun 2000 hingga saat ini.
Al-Assad berasal dari keluarga Alawite yang merupakan cabang Islam Syiah. Ayah Bashar Assad, Hafez Assad merupakan pelaku kudeta di Suriah tahun 1966.
Hafez Al-Assad  menjadi Presiden pada Februari 1971, dan dia berkuasa sampai tahun Juni 2000. Kekuasaannya yang diktator lebih dari 30 tahun menjadikan dia tokoh kejam yang pernah membantai rakyatnya sendiri yang bersebrangan dengan paham syiah Alawite.
 
Sumber : Al Arabiya

Raja Salman Meratapi Kehancuran Suriah kepada Presiden Trump

Riyadh – Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud meratapi tentang kehancuran Suriah kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berkunjung ke Arab Saudi.
Arab Saudi merupakan pendukung utama pasukan pemberontak di Suriah dan Raja Salman meratapi kehancuran yang disebabkan oleh perang sipil di Suriah saat bertemu Trump di Riyadh.
“Suriah juga dulu adalah salah satu negara paling maju,” kata Raja Salman kepada Trump, menurut laporan pers Gedung Putih seperti dikutip dari Independent.
“Kami menyekolahkan profesor kami di Suriah. Mereka melayani kerajaan kami. Sayangnya, mereka juga membawa kehancuran ke negara mereka sendiri. Anda bisa menghancurkan sebuah negara hanya dalam hitungan detik, tapi butuh banyak usaha untuk mengembalikannya,” kata Raja Salman.
Perang saudara pasukan Bashar al-Assad, pemberontak anti-pemerintah, ISIS, dan kelompok-kelompok yang terkait dengan Al-Qaeda di Suriah telah berlangsung selama lebih dari enam tahun.
Arab Saudi memberikan bantuan militer dan keuangan yang signifikan kepada beberapa kelompok pemberontak melawan kediktatoran Assad yang membunuhi rakyatnya sendiri.
Raja Salman: Kunjungan Trump ke Saudi Akan Perkuat Keamanan Dunia
Raja Salman bin Abdulaziz mengatakan, kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Saudi akan memberikan kontribusi pada keamanan global, dan pengembangan kerja sama bilateral.
“Kami menyambut Trump ke Kerajaan Arab Saudi. Presiden, kunjungan Anda akan memperkuat kerjasama strategis kami, yang mengarah pada keamanan dan stabilitas global,” kata Raja Salam melalui akun Twitter pribadinya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (21/5).
Trump sendiri diketahui telah tiba di ibukota Saudi, Riyadh kemarin. Dia datang ke Saudi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Arab Islam dan AS, dan juga untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Salman.
Setibanya di Saudi, Trump langsung disambut oleh Raja Salam. Pemimpin Saudi itu langsung menyalami Trump ketika Presiden AS itu turun dari tangga pesawat.
Raja Salman, Trump dan rombongan lantas pindah ke Royal Court (Istana Kerajaan), di mana presiden AS itu dianugerahi medali emas oleh sang Raja Arab Saudi.
Sambutan Berbeda dibanding Presiden AS Sebelumnya
Sambutan terhadap Trump ini berbeda dengan yang diberikan kepada Presiden Obama dan Presiden George W. Bush di masa lalu.
Obama yang melakukan lawatan terakhir ke Saudi pada April 2016 tidak disambut Raja Salman. Dia hanya disambut oleh Gubernur Riyadh, Pangeran Faisal bin Bandar al-Saud.T
Presiden Trump juga dihadiahi medali emas oleh Raja Salman di Istana Kerajaan dalam kunjungannya kali ini ke Riyadh, Arab Saudi.
Terkait dengan KTT Arab Islam-AS, Trump dijadwalkan akan berpidato dalam acara tersebut. Dia akan menyampaikan visinya untuk membangun hubungan baik dengan dunia Islam. Trump juga akan menyerukan visi damai Islam.
 
Disadur : Tempo/SindoNews

Erdogan Bertemu Trump Bahas Diplomasi Perdamaian Suriah dan Timur Tengah

Kehadiran Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan disambut ratusan pendukungnya saat dia masuk ke Blair House. Kerumunan massa meneriakkan nama Erdogan dan “merah dan putih” – warna bendera Turki.
“Hari ini, kita berada di luar garis partai,” kata Gunay Ovunc, generasi kedua Turki-Amerika yang menjadi ketua Komite Pengarah Nasional Turki-Amerika dikutip laman TRT.
Ozlem Timucin, seorang wakil presiden provinsi dari Partai AKP yang berkuasa, mengaku merasa perlu hadir untuk kedatangan Erdogan yang mengatakan bahwa “sebuah kehormatan” untuk menyaksikannya.
Setelah kedatangan Erdogan, utusan Turki di Washington mengucapkan terima kasih atas dukungannya, beberapa di antaranya mengatakan bahwa dia melakukan perjalanan ke Washington, D.C. dari tempat sejauh California di pantai barat.
Kedatangan Erdogan dibertemu Donald Trump di Gedung Putih untuk menghadiri pertemuan bilateral Oval Office yang dilanjutkan dengan sebuah konferensi pers.
Ia juga dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin bisnis dan agama Turki-Amerika di kediaman duta besar Turki di barat laut Washington, D.C.
Bahas Perang Suriah
Pertemuan  Erdogan di Gedung Putih membicarakan tentang perang Suriah. Selain itu, Amerika melihat kekuatan Kurdi, YPG, sebagai bagian penting dalam perang melawan ISIS dan upaya untuk mengusir kelompok itu dari Raqqa.
Tapi Turki menganggap YPG sebagai teroris karena kaitannya dengan PPK yang telah melakukan pemberontakan di Turki selama tiga dekade.
Erdogan menyebut  kunjungannya ke Washington sebagai “awal baru dalam hubungan Turki-Amerika.”
Baik Turki maupun Amerika telah mendukung kelompok oposisi di Suriah dalam perang enam tahun melawan pasukan dan para sekutu Presiden Bashar al-Assad.
Erdogan dan Trump Sepakat Perdamaian Timur Tengah
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, sepakat untuk memperkuat kerja sama antara kedua negara. Terutama dalam hal pemberantasan organisasi-organisasi teroris.
Dalam konferensi pers bersama pada Selasa (16/05/2017) di Washington, Presiden Trump mengatakan, AS dan Turki sama-sama menghadapi serangan terorisme.
AS mendukung upaya Ankara dalam memerangi organisasi teroris seperti ISIS dan Partai Pekerja Kurdi (PKK), tambahnya.
Presiden Trump juga menegaskan, AS siap untuk bekerja sama dengan Turki dalam menghadirkan perdamaian di Timur Tengah, terutama Suriah.
Sementara itu, Presiden Erdogan mengatakan, situasi yang terjadi di Timur Tengah, mewajibkan kedua negara untuk bekerja sama. Baik itu dalam aspek pemberantasan teroris, maupun dalam aspek sumber daya dan investasi, tambah Erdogan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Turki itu juga menegaskan penolakannya terhadap keputusan AS yang mempersenjatai milisi Kurdi Suriah. Keputusan itu, menurut Erdogan, inkonsistensi dengan perjanjian antara Turki dan AS. Selain itu, Erdogan juga menyeru untuk memberantas semua organisasi teroris tanpa pilih-pilih.
Nitip Pesan Bahwa Gulen Terkait Kudeta Turki
Tak lupa, Presiden Erdogan juga menyampaikan kepada Presiden Trump bahwa Fethullah Gulen adalah orang yang bertanggung jawab atas upaya kudeta yang gagal pada Juni tahun lalu.
Hubungan Turki – AS sempat mengalami ketegangan pada beberapa bulan terakhir. Pemicunya adalah keputusan AS untuk mempersenjatai milisi Kurdi Suriah, dan keengganan AS untuk memulangkan Fethullah Gulen.
 
Sumber : Panji Islam/dakwatuna/hidayatullah
Editor: Cholis Akbar/Aljazeera

X