New York – Kasus Rohingya menjadi salah satu sorotan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu masalah terbesar dalam mengatasi krisis ini adalah sikap pemerintah Myanmar yang menolak bantuan untuk Rohingya, kecuali dari Indonesia.
“Myanmar tidak mau menerima (bantuan),” kata JK di di sela-sela kunjungannya di New York, Amerika Serikat (AS), Senin (18/9/2017).
JK menyarankan ada perlakuan yang berbeda dalam mengatasi krisis di Myanmar. Yakni penyelesaian secara politik dan kemanusiaan. Secara politik, partai yang mayoritas di Rakhine State adalah partai supremasi Buddha yang dianggap akan menjaga konstituennya.
“Agama perbedaannya jelas. Tapi bukan selalu agama. Di Yangon ada ratusan masjid yang berdiri di sana,” jelasnya.
Karena itu, JK meminta masalah politik diselesaikan secara politik dan masalah kemanusiaan diselesaikan secara kemanusiaan.
“Politik diselesaikan secara internal. HAM semua kewajiban punya warga negara,” ujarnya.
Pemerintah berpesan kepada masyarakat Indonesia untuk ikut menjaga hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Myanmar.
“Ini jangan sampai tertutup, karena adanya hal-hal yang mungkin bisa membuat upaya yang sudah dirintis dengan membuka pintu diplomasi ini tertutup kembali,” kata Ito Sumardi, Duta Besar Indonesia untuk Myanmar.
Ini adalah momentum yang sangat penting buat komunitas internasional melihat keseriusan Indonesia membantu Myanmar. Tidak hanya berbicara, tidak hanya mengecam, kita juga berbuat.
Untuk diketahui, pemerintah Indonesia pagi ini mengirimkan bantuan kemanusiaan sebesar kurang lebih 20 ton ke Myanmar pada hari jumat 22 September 2017.
Sumber tulisan berita : Detik
Foto : Liputan6
Kunjungan
