Aung San Suu Kyi Dipermalukan Di KTT ASEAN 2018
Dalam KTT ke-33 ASEAN 2018 di Singapura, beberapa negara mengecam kekerasan etnis muslim Rohingya yang terjadi di Myanmar. Salah satunya Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhamad adalah orang yang paling keras mengecam sikap politik Aung San Suu Kyi ini.
PM Mahathir tegas mengatakan, ”Seseorang yang pernah ditahan karena perjuangan demi hak asasi sebelumnya, seharusnya mengetahui penderitaan orang lain bukan malah menyalahkan yang menderita.”
Mahathir kecewa Aung San Suu Kyi, sebagai pemimpin de facto Myanmar itu melupakan latar belakangnya sebagai pejuang HAM dan demokrasi.
Apa yang dilakukan oleh Mahathir merubah kebiasaan yang terjadi pada acara diplomatik yang biasanya berlangsung ramah.
Sikap politis Mahathir tanpa ragu disampaikan dalam KTT ASEAN 2018. Hal ini menjadi pengalaman tak mengenakan bagi penasihat negaa Myanmar Aung San Suu Kyi.
Dia dipermalukan di depan umum oleh beberapa peserta konferensi, karena tak berbuat apa-apa untuk mengatasi kekerasan terhadap etnis Rohingya.
Pernyataan keras Mahathir itu memang di luar kebiasaan forum ASEAN yang biasanya dipenuhi semangat kerjasama, persahabatan, sehingga acara ini biasanya berlangsung ramah.
Kerasnya pernyataan Mahathir karena persekusi etnis Rohingya di Myanmar bukan tragedi biasa.
Sejak tahun 2016, sudah 10.000 warga sipil tewas dan hampir 750.000 mengungsi akibat konflik yang berpusat di Negara Bagian Rakhine itu.
Seperti Mahathir, beberapa utusan negara ASEAN kecewa akan sikap pilitik Aung San Suu Kyi.
Seorang diplomat Asia Tenggara yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, “Anda dapat merasakan, dia (Suu Kyi) tidak diterima oleh semua orang seperti dulu. Semua orang mengharapkan ia bisa berbuat lebih banyak,” katanya.
Wakil Presiden AS, Mike Pence pada Rabu (14/11) mengatakan di hadapan para pemimpin ASEAN lainnya bahwa kekerasan dan penganiayaan terhadap Rohingya tak termaafkan.
Pernyataan Mike Pence ini menambah situasi tak enak bagi delegasi Myanmar.
Sayangnya, Aung San Suu Kyi tetap menyatakan kekerasan di Rakhine sebagai masalah Myanmar yang tak bisa dipahami orang luar. Hati Aung San Suu Kyi sepertinya telah mati.
Sumber : JPNN.com
Muhammadiyah Dirikan Sekolah di Pengungsian Rohingnya Myanmar
Satu tahun lebih sejak misi kemanusiaan Muhammadiyah Aid menginjakkan kaki di Cox Bazar, Bangladesh pada September 2017 untuk melakukan layanan kesehatan.
Ratusan ribu pengungsi Rohingya sampai saat ini masih ada di sana di camp pengungsian.
Tahap pertama yang dilakukan saat itu adalah penanganan pengungsi rohingnya di Bangladesh agar ketahanan kesehatannya membaik dengan memberikan asupan nutrisi dari bantuan makanan bagi para pengungsi.
Saat itu juga dilakukan inisiasi program buat warga muslim Rohingnya yang masih ada di Myanmar, baik yang ada di barak pengungsian maupun di desa-desa yang dihuni warga muslim rohingnya.
Menurut laporan Muhammadiyah Aid yang diwakili oleh Bachtiar Dwi Kurniawan dari Rakhine State Myanmar dari 26 – 29 Oktober 2018, Muhammadiyah mendirikan dua sekolah di lokasi itu.
Berdasarkan penilaian melalui observasi dan bertemu langsung dengan warga Rohingnya di Myanmar Agustus lalu, maka dipilihlah program pemberdayaan yang ada di Rakhine State.
Program yang dinisiasi tersebut untuk muslim Rohingnya, lanjut Bachtiar antara lain, pendidikan dengan mendirikan sekolah dasar, pelatihan guru, fasilitas sekolah, dan penyaluran school kits.
Di samping itu Muhammadiyah juga akan membangun balai latihan kerja yang ditempatkan di lokasi pengungsian warga muslim Rohingnya di sana.
Program pendidikan yang diinisiasi setidaknya, menurutnya direncanakan dua sekolah berdiri khususnya di Mrauk – U Township, Rakhine State, Myanmar.
Sebagai wujud konkretnya, peletakan batu pertama dilakukan berlokasi di Mrauk – U Township (28/10/2018).
Muhammadiyah Aid bersama Indonesian Humanitarian Alliance mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kaum muslimin Indonesia dan semua pihak yang bersama-sama menyukseskan misi kemanusiaan ini.
Dalam kesempatan itu, kata Bachatiar Muhammadiyah Aid akan membangun sarana air bersih, sanitasi, MCK, saluran air yang ada di kampung-kampung warga muslim Rohingnya yang masih dalam keadaan kumuh.
Sebagai tindak lanjut misi kemanusiaan tahun lalu, Muhammadiyah aid juga akan membangun pasar inklusi, yang menjadi sarana rekonsiliasi konflik dan menghidupkan geliat ekonomi masyarakat akibat konflik sosial itu.
Sumber : SangPencerah.id
Krisis Rohingya, Kanada Cabut Kewarganegaraan Suu Kyi
Parlemen Kanada memutuskan untuk mencabut kewarganegaraan kehormatan yang diberikan kepada pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Penyebabnya ditengah isu krisis kemanusiaan Rohingya di negara bagian Rakhine yang menjadi perhatian dunia.
“Pada 2007, Dewan Perwakilan memberikan Aung San Suu Kyi status kewarganegaraan kehormatan Kanada. Hari ini, parlemen meloloskan mosi untuk mencabut status ini,” ujar Adam Austen, juru bicara Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland.
AFP melaporkan bahwa keputusan ini diambil setelah parlemen Kanada melakukan pemungutan suara pada Kamis (27/9).
Pencabutan kewarganegaran ini dilakukan sepekan setelah pemerintah Kanada menyatakan operasi militer Myanmar terhadap Rohingya sebagai genosida.
Isu ini kembali menjadi sorotan sejak tahun lalu, ketika lebih dari 700 ribu orang Rohingya kabur ke Bangladesh untuk menghindari tindak kekerasan militer Myanmar di Rakhine.
Menurut sejumlah laporan, militer Myanmar tak hanya menyerang kelompok tersebut, tapi juga warga sipil. Mereka bahkan dilaporkan membakar rumah-rumah hingga melakukan pembantaian orang Rohingya.
Rangkaian kekerasan ini menimbulkan kecaman terhadap Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian yang awalnya diharapkan dapat membawa perubahan setelah terpilih dalam pemilu.
Meski demikian, sejumlah pengamat memperkirakan Suu Kyi tak dapat bertindak banyak, karena ditekan oleh militer yang masih memegang porsi besar dalam parlemen.
Walau mencabut status Suu Kyi, Kanada memastikan bahwa mereka akan tetap mengalirkan bantuan untuk Rohingya.
“Kami akan terus mendukung Rohingya dengan memberikan bantuan kemanusiaan, menjatuhkan sanksi atas jenderal-jenderal Myanmar, dan menuntut pihak bertanggung jawab agar diadili oleh badan internasional yang kompeten,” ujar Austen.
Sumber : AFP/CNN
PBB : Genosida Rohingya, Panglima dan 5 Jenderal Myanmar Harus Diadili
JENEWA – Penyelidik PBB menyatakan, militer Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap para perempuan Muslim Rohingya.
Penyelidik juga menuntut agar Panglima Militer dan 5 jenderal di negara itu diadili karena memiliki “niat genosida”.
Laporan penyelidik PBB ini diumumkan di Jenewa, Senin (27/8/2018). Pemerintah sipil Myanmar yang secara de facto dipimpin oleh Aung San Suu Kyi juga dinyatakan telah mengizinkan :
- Pidato kebencian berkembang
- Menghancurkan dokumen bukti dan gagal melindungi minoritas dari kejahatan terhadap kemanusiaan
- Dan kejahatan perang oleh tentara di Rakhine, Kachin dan Shan.
“Dengan demikian, itu berkontribusi terhadap atrocity crimes,” bunyi laporan penyelidik PBB.
Sekitar 700.000 warga Rohingya melarikan diri dari penindasan selama operasi militer. Sebagian besar dari mereka hingga kini masih tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh.
Laporan PBB mengatakan, aksi militer termasuk membakar desa-desa Rohingya sangat tidak proporsional terhadap ancaman keamanan yang sebenarnya.
PBB mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan kelompok nasional, etnis, ras atau agama secara keseluruhan atau sebagian.
“Kejahatan di Negara Bagian Rakhine, dan cara di mana mereka lakukan, memiliki sifat, gravitasi dan ruang lingkup yang serupa dengan yang telah memungkinkan niat genosida untuk diwujudkan dalam konteks lain,” lanjut laporan dari Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB di Myanmar tersebut.
Laporan PBB terkait rantai komando
Laporan itu memiliki tebal 20 halaman. “Ada informasi yang cukup untuk menjamin penyelidikan dan penuntutan para pejabat senior dalam rantai komando Tatmadaw (tentara), sehingga pengadilan yang kompeten dapat menentukan tanggung jawab mereka untuk genosida dalam kaitannya dengan situasi di negara bagian Rakhine,” imbuh laporan itu, seperti dikutip Reuters.
Pemerintah Myanmar, yang telah dikirimi salinan laporan penyelidik PBB, belum berkomentar.
Dihubungi melalui telepon, juru bicara militer Myanmar Mayor Jenderal Tun Tun Nyi mengatakan bahwa dia tidak bisa segera berkomentar.
Panel PBB, yang dipimpin oleh mantan Jaksa Agung Indonesia, Marzuki Darusman, menunjuk Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing dan lima jenderal lainnya yang harus menghadapi pengadilan.
Para Jenderal itu termasuk Brigadir Jenderal Aung Aung, komandan “33rd Light Infantry Division”, yang mengawasi operasi di desa pesisir Inn Din di mana 10 anak dan pria dewasa Rohingya dibunuh. Empat jenderal lain tak disebutkan secara detail.
Reuters tidak dapat menghubungi Panglima Min Aung Hlaing atau pun Jenderal Aung Aung pada hari Senin untuk berkomentar.
Pembantaian itu diungkapkan oleh dua wartawan Reuters; Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28, yang ditangkap Desember lalu dan diadili atas tuduhan melanggar UU Rahasia Negara. Pengadilan semestinya menyampaikan putusan pada hari Senin, tetapi ditunda sampai 3 September 2018.
Laporan itu mengatakan Suu Kyi, seorang penerima Hadiah Nobel Perdamaian, tidak menggunakan posisi de facto sebagai Kepala Pemerintahan, atau otoritas moralnya, untuk menghentikan atau mencegah peristiwa mengerikan itu berlangsung.
Juru bicara Suu Kyi, Zaw Htay, tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.
Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid Ra’ad al-Hussein menyebut tindakan keras terhadap Rohingya sebagai “contoh buku teks tentang pembersihan etnis”.
Sumber : Reuters/Sindonews
Bertemu Utusan PBB, Pengungsi Rohingya Menangis
Jakarta – Para pengungsi Rohingya di kamp pengungsi Cox’s Bazar, Bangladesh mencurahkan segala keluh kesahnya saat dikunjungi delegasi utusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB), Minggu (29/4). Mereka minta bantuan agar dapat pulang ke kampung halamannya dengan selamat di Myanmar.
Beberapa wanita dan anak perempuan menangis dan memeluk Duta Besar Inggris untuk PBB, Karen Pierce, saat bercerita apa yang terjadi pada mereka.
Para pengungsi tersebut minta keadilan atas pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran yang menyebabkan mereka terpaksa mengungsi dari kampung halamannya di negara bagian Rakhine, Myanmar.
“Hal ini menunjukkan besarnya tantangan, saat kita sebagai DK PBB mencari jalan bagaimana mereka bisa pulang,” kata Pierce.
“Hal yang menyedihkan adalah tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini yang mengurangi penderitaan mereka.”
Para utusan DK PBB yang akan bertemu pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, Senin (30/4), mampir ke kamp pengungsi Kutupalong, Cox’s Bazar, Minggu (29/4).
Kamp pengungsi yang gersang, kering, dan berdebu tersebut menampung 700 ribu warga Rohingya yang menyelamatkan diri dari Rakhine Utara, Myanmar.
“Sangat mengharukan, saya belum pernah menyaksikan kamp pengungsi seperti ini. Bencana bakal terjadi jika hujan mengguyur,” kata Deputi Duta Besar AS untuk PBB, Kelley Currie.
Beberapa pejabat PBB dan relawan kemanusiaan telah menyerukan kekhawatiran akan datangnya musim hujan yang memperburuk situasi di penampungan pengungsi itu.
Ratusan ribu pengungsi tinggal di gubuk-gubuk yang terbuat dari bambu, plastik dan terpal yang dibangun ala kadarnya.
Sumber : CNN Indonesia
Usai Bikin Video Rohingya, Gelar Ratu Kecantikan Myanmar Dicabut
Seorang ratu kecantikan Myanmar harus kehilangan gelarnya setelah mengunggah video yang menuduh militan muslim Rohingya telah melakukan kekerasan komunal di negara bagian Rakhine.
Dalam sebuah video yang diunggah di akun Facebook-nya pekan lalu, Miss Grand Myanmar, Shwe Eain Si menuduh militan Rohingya sengaja mengatur adanya kampanye media untuk mengelabui dunia agar beranggapan Rohingya adalah orang-orang tertindas.
Video tersebut menampilkan Swe Eain Si yang berbicara di depan kamera dengan diselingi gambar grafis orang-orang berlumuran darah di wajah mereka, dan bayi telanjang dalam video yang menampilkan kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).
Diberitakan Straits Times, Rabu, 4 Oktober 2017, pada hari Minggu kemarin, firma di balik kontes kecantikan mengumumkan gelar kecantikan Shwe Eain dicabut, karena melanggar peraturan kontrak. Firma itu juga menilai bahwa Shwe Eain Si gagal memproyeksikan citra yang layak.
Dalam video yang diunggah Eain Si, ia menuturkan gerilyawan ARSA adalah “para perintis terorisme dan aksi kekerasan”.
Ia juga menyebut warga sipil pendukung ARSA melakukan kampanye besar-besaran di media massa sehingga gerombolan itu dianggap sebagai reaksi atas penindasan militer Myanmar.
“Pergerakan bergaya kekhalifahan oleh ARSA sudah melewati batas,” ungkapnya dalam video tersebut.
Namun, dalam video itu, Eain Si tak menyebut beragam aksi kekerasan militer Myanmar terhadap Rohingya.
Ia menegaskan, dirinya tak melangar kode etik atau peraturan apa pun ketika beropini melalui video tersebut.
“Aku membuat video yang menceritakan bagaimana gerombolan ARSA mengumbar teror di wilayah Rakhine. Itu memang benar terjadi, dan tak ada peraturan apa pun yang kulanggar,” terangnya.
Menurutnya, sebagai Miss Grand Myanmar, ia mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan kebenaran yang terjadi di negerinya.
“Dengan memanfaatkan kepopuleranku, aku mempunyai tanggung jawab kepada publik untuk menyiarkan kebenaran yang terjadi di negaraku sendiri,” tandasnya.
Namun dirinya serta manajer yang mengurusnya tampak menyesal ketika gelar Miss Grand Myanmar telah dicabut
Sumber : Viva/TRTWorld
