by Danu Wijaya danuw | May 11, 2018 | Artikel, Berita, Internasional
JAKARTA – Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) akan mengambil langkah-langkah hukum dan politik untuk menanggapi kebijakan unilateral Amerika Serikat.
Pemerintah Trump yang memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem Palestina semakin menyudutkan negara Palestina yang hilang dari peta.
Gugatan OKI akan dilayang lewat mekanisme di PBB dan Pengadilan Kejahatan Internasional.
Sikap negara-negara OKI itu disampaikan pada acara Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI ke-45 di Dhaka, Bangladesh, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin (7/5).
Langkah hukum dan politik tersebut akan dilakukan oleh OKI, termasuk melalui mekanisme Sidang Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB dan Pengadilan Internasional (International Court of Justice).
Negara-negara OKI juga menekankan mengenai kedudukan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formula solusi dua negara (two states solution) untuk penyelesaian konflik Arab-Israel.
Selain itu, negara anggota OKI juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk tidak ikut memindahkan kedutaan besar lainnya ke Yerusalem.
KTM OKI kali ini menghasilkan Deklarasi Dhaka dan beberapa keputusan penting terkait Palestina, yaitu
- Posisi dan pernyataan bersama OKI untuk secara konsisten membantu memberikan sumber daya material untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina dan
- Mengecam keras keputusan unilateral AS membuka Kedutaan Besar di Yerusalem pada 14 Mei 2018.
Saat pembukaan KTM OKI itu, Pemerintah Indonesia mendapat kehormatan untuk berbicara mewakili Kelompok Asia.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen untuk mendukung Bangladesh yang akan mengetuai KTM OKI dalam periode satu tahun ke depan.
Sumber : Republika
by Danu Wijaya danuw | Dec 14, 2017 | Artikel, Berita, Internasional
Organisasi Konferensi Islam (OKI) hari ini menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina dan menyerukan komunitas internasional mengikuti langkah mereka.
Para pemimpin negara muslim mengikuti pertemuan luar biasa OKI di Istanbul, Turki, atas undangan Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai reaksi keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Laman Aljazeera melaporkan, Rabu (13/12), dalam pernyataannya OKI menambahkan, ke-57 negara anggota masih memegang komitmen untuk solusi dunia negara.
OKI juga menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakhiri pendudukan Israel di Palestina dan menyatakan pemerintahan Presiden Donald Trump bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari keputusannya.
“Kami menilai ini pengakuan yang berbahaya karena bertujuan mengubah status Yerusalem. Pengakuan ini tidak berarti apa-apa dan tidak mendapat pengakuan apa pun,” ujar OKI.
Pengamat politik senior Aljazeera Marwan Bishara mengatakan rakyat Palestina, Arab, dan muslim masih berkomitmen terhadap perdamaian.
“Sekarang negara muslim yang mendukung Palestina akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina,” kata dia.
“Dan negara-negara Islam OKI juga siap memberikan sanksi terhadap negara muslim yang mengikuti keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.”
Sumber : Merdeka
by Danu Wijaya danuw | Sep 21, 2017 | Artikel, Berita, Internasional
New York – Negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) berkumpul di sela sidang umum PBB membahas masalah terhadap etnis Rohingya. Pertemuan ini untuk menjalankan formula 4+1 yang diusulkan Indonesia.
Pertemuan ini dilaksanakan di markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (19/9/2017) waktu setempat. Delegasi Indonesia diwakili langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
“Pertemuan OKI di Markas PBB penekanan pada formula 4+1 dan ajakan untuk bantu Myanmar yang sebelumnya telah disampaikan RI,” kata juru bicara Wapres JK, Husain Abdullah.
Indonesia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Rakhine yang berada di perbatasan Banglades dan Myanmar. Menurut Husain, Formula 4+1 berisi soal upaya menjaga stabilitas keamanan di Rakhine State.
“Pada pertemuan OKI di markas PBB, Wapres Jusuf Kalla berkesempatan menyampaikan poin poin penting tersebut,” terangnya.
Berikut isi formula 4+1 yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia:
- Mengembalikan stabilitas dan keamanan.
- Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan.
- Perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama.
- Pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan
![Pertemuan OKI di Istanbul Tegaskan Akan Membela Masjid Al-Aqsha]()
by Danu Wijaya danuw | Aug 2, 2017 | Artikel, Berita, Internasional
ANKARA, TURKI – Organisasi Kerjasama Islam (OKI) hari Rabu ini (2/8/2017) menyatakan tekadnya untuk membela Masjid Al-Aqsha dari semua ancaman Israel dan menekankan kesucian situs suci umat Islam tersebut, lapor Anadolu Agency.
Dalam pidato pembukaan, Sekjen OKI Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen mendesak negara-negara Islam termasuk para pengusaha dan bisnisman kaya untuk memberi perhatian lebih kepada situs suci umat Islam itu, juga membantu warga Al-Quds yang tinggal di sekitarnya.
“Kepada negara-negara anggota OKI, lembaga keuangan dan swasta, sektor swasta serta individu untuk menyediakan semua bentuk bantuan kepada masyarakat Al-Quds terutama di sektor-sektor kritis, seperti pendidikan, perumahan dan kesehatan,” katanya sebagaimana dilaporkan Koresponden MINA di Sudan Sidiq Mustakim.
Yousef juga menjelaskan bahwa OKI, melalui Islamic Development Bank (IDB), sedang melaksanakan proyek yang mencakup semua aspek pembangunan sosial dan ekonomi di Palestina.
Sebelumnya, OKI bersama Dana Solidaritas Islam juga telah memberikan bantuan senilai $ 27 juta dolar AS untuk berbagai proyek di Palestina, terutama dalam pemeliharaan Masjid Al-Aqsha dan proyek infrastruktur di Al-Quds Al-Sharif.
Dalam pidato sambutan yang sama, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengajak negara anggota OKI untuk bekerja keras melindungi umat Islam dan Kristen di Al-Quds.
“Kita harus bergerak dari sekarang untuk melindungi Palestina dan Al-Quds. Kita perlihatkan kepada Israel bahwa kerja sama kita sangat berurat-berakar dan langgeng.” Tegasnya.
Cavusoglu mendesak masyarakat internasional melakukan tindakan yang perlu guna mencapai perdamaian yang menyeluruh dan langgeng antara Israel dan Palestina dengan landasan penyelesaian dua-negara.
Dalam sebuah pidato akhir yang dikeluarkan di Istanbul para menteri luar negeri OKI mengutuk tindakan provokatif Israel baru-baru ini, termasuk penutupan Masjid Al-Aqsha.
“Komite mengecam larangan Muslim dan Kristen Palestina mendapatkan hak alaminya untuk beribadah di tempat-tempat suci di Al Quds Al Sharif” katanya dalam pernyataan OKI.
Para menteri luar negeri OKI juga menekankan toleransi beragama yang ditetapkan selama berabad-abad di bawah pemerintahan Islam di Al-Aqsha dan mengulangi bahwa masjid suci tersebut adalah kiblat Islam pertama dan satu dari tiga masjid paling yang menjadi milik Islam.
OKI juga mengutuk upaya Israel untuk mengubah status quo bersejarah di Masjid Al-Aqsha, termasuk pemasangan detektor logam dan kamera di dan sekitar Al Haram Al Sharif.
OKI berterima kasih kepada Turki, Yordania dan Arab Saudi atas dukungan serta sikap proaktif mereka selama konflik tersebut.
OKI, yang terdiri atas 57 negara di empat benua, adalah organisasi terbesar kedua antar-pemerintah setelah PBB.
Sumber : Antara/Voa-Islam/MirajNews
by Danu Wijaya danuw | Nov 21, 2016 | Dunia
Organisasi Kerjasama Islam disingkat OKI yang beranggotakan negara-negara Islam sangat peduli terhadap isu dunia Islam diberbagai negara, termasuk muslim rohingya.
Sekjen OKI Bertemu Suu Kyi Bahas Muslim Rohingya
Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Iyad Ameen Madani bertemu dengan Aung San Suu Kyi, Penasihat Negara Pemerintah Myanmar, di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York, Rabu 21 September 2016.
Dalam pertemuan tersebut, Suu Kyi menyampaikan tentang upaya pemerintah Myanmar untuk mempromosikan pemerintahan yang demokratis dan mengakhiri konflik agama dan rasial di negaranya.
Sekjen OKI Madani menyerukan upaya lebih untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di wilayah Arakan. Madani menggambarkan, penganiayaan penduduk Rohingya oleh Myanmar sebagai tragedi HAM dan menyatakan keprihatinan OKI atas masalah ini.
“OKI telah sangat prihatin dengan Rohingya. Muslim di Myanmar telah mengalami kekejaman. Mereka sekarang bahkan sedang dirampas kebangsaannya. Kebangsaan telah diambil dari mereka,” kata Madani.
Sekjen OKI juga menekankan bahwa banyak dari mereka tinggal di kamp-kamp tanpa akses ke pendidikan, kesehatan dan perumahan
“Forum terakhir adalah Dewan HAM PBB di Jenewa di mana resolusi dibuat berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh negara-negara anggota OKI. Yang jelas kita mengecam pemerintah Myanmar,” katanya.
Ia menambahkan, OKI juga berusaha untuk memulai dialog antara Muslim dan Buddha, dan dua pembicaraan telah diselenggarakan di Thailand dan Malaysia.
Bantuan OKI
OKI pernah bekerjasama dengan PMI (Palang Merah Indonesia) saat diketuai Yusuf Kala. OKI dan PMI sudah membangun 4000 rumah sebagai tempat tinggal warga muslim Rohingya.
Rekomendasi OKI Untuk Rohingya
Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur mengeluarkan tiga rekomendasi terhadap penyelesaian konflik Muslim Rohingya.
Pertama, bantuan kemanusiaan melalui pembentukan internasional fund dan dikoordinir dengan baik sehingga sampai ke korban kekerasan baik yang sudah menyelamatkan diri di Banglades maupun yang masih di Provinsi Rakhine.
Kedua, tim diplomasi secara kontinu menemui pemerintah Myanmar dan Bangladesh, agar sekatan-sekatan terhadap etnis Rohingya dicabut.
Ketiga, adanya penyelesaian permanen masalah rohingya dengan pengakuan hak-hak dasar mareka seperti status warganegara, dan ini akan dilakukan pendekatan diplomatik baik melalui ASEAN, OKI, dan PBB sehingga penderitaan Muslim Rohingya cepat berakhir.
Adli menuturkan, OKI Bidang Urusan Kemanusiaan membahas isu permasalahan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya yang mendiami bagian barat Myanmar.
Pertemuan OKI Bahas Rohingya
Pertemuan konsultasi kemanusiaan OKI dipimpin oleh Kepala Divisi Kemanusiaan OKI, Atta El Manan Bakhit. Pertemuan konsultasi ini disampaikan dalam pertemuan pemimpin negara OKI di Mekkah pada 5 Agustus 2012 lalu untuk mengakhiri kekerasan terhadap etnis muslim Arakan / Rohingya.
“OKI mengutuk kekerasan terhadap masyarakat minoritas muslim Rohingya yang menderita sejak beberapa dekade, khususnya sejak Myanmar diperintah oleh junta militer pada tahun 1982,” ungkap Adli Sekretaris eksekutif International Concern Group For Rohingya yang bermarkas di Bangkok, Thailand.
Bakhit menyerukan seluruh anggota OKI dan masyarakat internasional meminta Myanmar menghentikan kekerasan terhadap minoritas muslim dan membawa pelaku kekerasan ke pengadilan dan mengakui hak-hak dasar masyarakat Rohingya khususnya status kewargenaraan dan mendapat perlakuan yang sama terhadap etnis rohingya sama dengan etnis lainnya di Myanmar.
Penjelasan Perwakilan Arakan Rohingya Union (ARO)
Sementara itu, perwakilan Arakan Rohingya Union (ARO) Kamaruddin menjelaskan Rohingya adalah bangsa minoritas yang paling teraniaya di dunia. Tidak ada negara yang mengakui padahal mereka telah mendiami daerah ini ratusan tahun, junta mengusir kami, memperkosa perempuan-perempuan, merampas harta, dikejar bagai binatang, Bangladesh memusuhi kami, kami dari etnis mayoritas di provinsi Arkhine yang terdiri 17 kabupaten.
“Sekarang kami menjadi minoritas di negeri kami, Tiada makanan untuk kami makan, walau untuk berbuka puasa, tiap hari dalam dua bulan ini korban meninggal kelaparan, dibunuh, disiksa dan lain-lain. Kain kafan pun tidak ada sehingga kami kebumikan dengan apa adanya,” pinta Kamaruddin.
Soal Rohingya OKI Ingin Dialog Langsung dengan Myanmar
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) berkeinginan kuat untuk membuka dialog langsung dengan Myanmar.
Sebagai perwakilan resmi dari dunia Muslim OKI ingin bekerjasama dan berkontribusi dalam pembangunan sosial-ekonomi di Myanmar yang masih miskin.
Hal itu disampaikan Sekjen OKI Ekmeleddin Ihsanoglu yang sedang memimpin kunjungan ke Myanmar. Ihsanoglu juga menekankan pentingnya menyokong HAM, serta menyampaikan keprihatihannya terhadap pelanggaran HAM Rohingya dan Muslim di Myanmar
Perwakilan dari Myanmar turut menghadiri pertemuan delegasi OKI dengan Wakil Presiden, Sai Mauk Kham yang juga menjabat ketua Komite Pusat Implementasi Perdamaian dan Stabilitas serta Pembangunan di Negara Bagian Rakhine. Dan jurubicara parlemen Nanda Kwayswaron.
Berbicara atas nama delegasi, Ihsanoglu menyampaikan maksud OKI yang ingin mewujudkan perdamaian dan pembangunan bagi semua pihak.
Desakan OKI terhadap Korban Rohingya
OKI mendesak Myanmar agar memberikan akses dan menghilangkan hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan untuk orang-orang dan komunitas di Rakhine (Arakan) tanpa pandang bulu.
OKI juga menekankan perlunya menghilangkan prasangka dan kesalahpahaman di antara kedua belah pihak, serta mengajak untuk membina hubungan saling percaya dan harmonis antaragama.
Langkah OKI di Forum Dunia Internasional bagi Muslim Rohingya
Sekjen OKI sedang berupaya keras di tingkat global, untuk menekan Myanmar agar mengambil tindakan mengakhiri penderitaan komunitas Rohingya.
Upaya-upaya itu sedang dilakukan lewat kantor OKI di Jenewa, New York dan Brussels guna memfasilitasi dunia internasional mengintervensi Myanmar dalam masalah tersebut.
OKI sedang berhubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan HAM PBB, Uni Eropa dan organisasi internasional lainnya diantaranya ASEAN, untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Myanmar.
Kegiatan Delegasi OKI Bahas Rohingya Lintas Agama
Delegasi OKI juga melakukan pertemuan dengan Kelompok Persahabatan Antar agama yang beranggotakan perwakilan dari 4 agama; Hindu, Budha, Islam dan Kristen.
Mereka saling bertukar pandangan tentang akar masalah dan konflik antara Muslim dan Budhis di Arakan, serta bagaimana cara membangun kepercayaan dan harmoni di antara kedua komunitas itu.
Sumber : Arabnews, mirajnews, acehtribunnews, hidayatullah
