Pilkada DKI 2017 mencatat fenomena baru. Bangkitnya partisipasi dan soliditas pemilih dari etnis Cina. Selama ini, etnis Cina dianggap sangat apolitis dan cenderung abai, bahkan menghindar dari urusan politik. Mereka lebih sibuk dan memfokuskan diri pada sektor ekonomi dan perdagangan. Hasilnya kini sangat terasa. Mereka menguasai semua sektor perekonomian, bahkan disebut-sebut segelintir taipan menguasai lebih dari 82 persen perekonomian Indonesia. Buah ketekunan ini sungguh dahsyat.
Di masa lalu, bukan fenomena mengagetkan bila dalam Pilkada atau Pilpres, etnis Cina memilih berlibur ke luar kota atau ke luar negeri. Tak mengherankan bila tingkat partisipasi mereka sangat rendah. Saat menjelang Pilkada dan Pilpres memang boleh disebut masa “susah” bagi etnis Cina yang dikenal sebagai pedagang yang ulet dan saudagar kaya. Banyak yang jauh hari sudah “menghilang” ke luar kota.
Dalam Pilkada DKI fenomenanya jauh berbeda. Dari data Exit Poll sejumlah lembaga survei dan juga fakta di sejumlah TPS menunjukkan, tingkat partisipasi dan soliditas mereka sungguh luar biasa. Di kantong-kantong pecinan, seperti Pluit, Jelambar, Kelapa Gading dan sejumlah tempat lainnya di Jakarta, mereka berbondong-bondong antre di TPS-TPS. Di TPS Mall of Indonesia (MOI) Kelapa Gading antrean mereka mengular, bahkan sampai pukul 14.00 WIB. Padahal seharusnya TPS pukul 13.00 Wib sudah tutup.
Mereka juga sangat militan memperjuangkan hak suara mereka. Dengan modal KTP mereka bersedia bersitegang, berteriak-teriak bahkan membentak petugas TPS, untuk dapat memilih. Dalam penghitungan suara, mereka juga melakukan sapu bersih. Suara mereka bulat penuh mendukung paslon nomor 2 Basuki-Djarot. Di beberapa TPS bahkan suara mereka 100% untuk paslon nomor 2. Dahsyat. Demikian pula halnya suara pemilih Kristen/Katholik yang lebih dari 95% lari ke Ahok-Djarot.
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, bahkan tak segan mengumbar kekaguman dan apresiasinya. Dahnil menilai Pilkada DKI 2017 sebagai potensi kebangkitan politik mereka. Dahnil tidak melihat itu sebagai sebuah bentuk politik aliran karena mereka solid memilih calon yang seetnis dan seagama.
Fenomena sebaliknya terjadi dengan pemilih muslim. Banyak kalangan muslim yang mengaku dirinya muslim, bahkan mengecam ketika ada yang menyerukan agar memilih sesama pemimpin muslim. Padahal landasannya sangat jelas, yakni kitab suci yang menjadi landasan keimanan umat Islam.
Dalam Quran Surat Al-Maa-idah : 51.
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim.”
Perlu dicatat, yang diserukan selama ini adalah memilih pemimpin sesama Muslim, bukan sesama Etnis. Jadi walaupun dia china atau negro jika dia Muslim maka perlu didukung dalam ajaran Islam, sebab satu iman yaitu menyembah Allah swt.
Dalam demokrasi modern, memilih berdasarkan etnis, agama dan kedekatan-kedekatan lain, adalah soal biasa. Di Amerika selama ratusan tahun bahkan dikenal sebuah istilah White, Anglo Saxon, and Protestant (WASP). Muncul semacam kesepakatan bahwa yang boleh dan bisa menjadi Presiden Amerika Serikat haruslah seorang kulit putih, dari negara Anglo Saxon ( British) dan beragama Protestan.
Jadi seharusnya sangat wajar sebagai mayoritas secara populasi, pemilih Islam juga menghendaki dan memilih pemimpin Islam.
Begitu pula sangat wajar bila etnis Cina maupun non-muslim menghendaki dan menginginkan pemimpin yang berasal dari kelompok dan sesama mereka. Mereka boleh saja bercita-cita menjadi gubernur bahkan presiden Indonesia.
Tidak perlu ada label rasis, sektarian, anti-pluralisme dan yang paling serem adalah anti-kebhinekaan, anti-NKRI.
Dalam sejarah dunia, kekuasaan yang dipegang oleh pemimpin muslim, terbukti sangat mengayomi para pemeluk agama lain dalam kehidupan politik, keagamaan dan sosialnya. Sangat banyak contoh soal ini.
Mulai ketika Nabi Muhammad memimpin pemerintahan di Madinah, dinasti Abbasiyah di Andalusia, Ustmaniah saat menguasai beberapa negara Eropa dan tentu saja jangan lupa apa yang terjadi dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia.
Walupun bukan negara Islam, tapi pemimpin dan mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Kehidupan beragama di Indonesia sering disebut sebagai sebuah contoh bagi dunia.
Cerita sebaliknya justru terjadi di negara-negara dimana Muslim menjadi minoritas. Contoh paling aktual adalah apa yang terjadi dengan komunitas Rohingya di Myanmar. Mereka diperlakukan layaknya bukan manusia, hanya karena alasan etnis dan agama yang berbeda dengan mayoritas warga dan penguasa Myanmar
Jadi bagi anda yang Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghuchu, atau etnis Cina, Jawa, Sunda maupun Papua, silakan anda memilih berdasarkan kesamaan agama atau etnis. Tak perlu khawatir dicap dungu, bodoh, tak beradab, apalagi bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi.
Hanya orang kurang pemahaman, apalagi kalau dia juga seorang muslim yang kurang iman, yang menilai bahwa memilih sesama muslim sebagai pemimpin sebagai tindakan dungu, bodoh dan terbelakang.
Disadur dari Republika
Oleh: Hersubeno Arief (Konsultan Media dan Politik)
081326611150
web.alimancenter@gmail.com
