JAKARTA – Siprus merupakan semenanjung wilayah Islam yang dibebaskan oleh kaum Muslim pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dari Dinasti Abbasiyah setelah sebelumnya dikuasai oleh pemerintahan Islam pada masa Usman bin Affan tahun 28 Hijriah.
Ketika terjadi Perang Salib, Inggris datang ke negeri ini pada 1191 M dan menduduki Siprus selama Perang Salib. Kaum Muslim kemudian membebaskannya kembali dari cengkeraman Inggris.
Inggris paham akan nilai strategis Siprus. Bahkan, mereka menjadikannya sebagai pangkalan titik tolak menyerang negeri-negeri Islam. Karena itu, Inggris mengelabui Daulah Usmaniyah pada 1878, dengan dalih menghadapi Rusia, sehingga bisa menyewa pangkalan di Siprus. Inggris mendeklarasikan kependudukannya atas Siprus pada Perang Dunia I tahun 1914.
Inggris mulai mendorong etnis Yunani Nasrani agar bermigrasi ke Siprus demi mengubahnya menjadi semenanjung yang mayoritasnya non-Muslim. Inggris membuat undang-undang yang berkaitan dengan masalah kependudukan, artinya bebas dari kaum Muslim etnis Turki.
Tujuannya untuk melemahkan eksistensi dan kekuatan Turki di sana. Caranya dengan menetapkan syarat bahwa siapa saja yang berkewarganegaraan Turki dilarang menjadi warga negara Siprus yang dikuasai Inggris dan mereka tidak boleh tinggal di Siprus.
Sementara itu, Inggris memberi kemungkinan kepada orang Siprus etnis Yunani untuk memerintah semenanjung dan mengontrol nasib kaum Muslim.
Karena itu, jumlah pemeluk Nasrani di Siprus yang berasal dari luar makin meningkat, sedangkan jumlah penduduk asli yang Muslim makin berkurang. Inggris mengokohkan eksistensinya di Siprus dengan membangun dua pangkalan militer di sana.
Pascakudeta dan intervensi Turki, secara militer, di Siprus pada 1974, semenanjung terbagi menjadi dua bagian.
Etnis Turki, di utara semenanjung pada 1983, mendeklarasikan Republik Turki Siprus Utara (The Turkish Republic of Northern Cyprus) dan berada di bawah kontrol negara Turki yang luasnya 37 persen dari luas Kepulauan Siprus.
Wilayah ini oleh Turki diakui sebagai wilayah independen. Bagian selatan tetap berada di bawah kontrol etnis Siprus keturunan Yunani, yakni Republik Siprus yang meliputi 59 persen luas Kepulauan Siprus dan masuk sebagai anggota Uni Eropa.
Karenanya, hingga kini, Siprus tetap terbagi menjadi dua wilayah: Siprus Yunani dan Siprus Turki.
Bahkan, dalam budaya pun Siprus terbagi menjadi Turki di bagian utara dan Yunani di selatan negara ini.
Sampai sekarang, agama Siprus Yunani masih kebanyakan milik otosefalus Gereja Ortodoks Siprus (78 persen), sedangkan Siprus Turki merupakan Muslim (18 persen).
Agama-agama lain terwakili di pulau tersebut, termasuk Maronit dan Apostolics Armenia (empat persen).
Sama halnya di Turki, gaya dan penampilan masyarakat Siprus Turki sudah sangat Eropa. Namun, banyak juga perempuan yang mengenakan jilbab, walaupun tidak sebanyak di Turki.
Peradaban Eropa lain yang sudah menjadi bagian hidup di Siprus adalah kasino dan judi. Bisa dibilang, menemukan kasino sama mudahnya dengan menemukan masjid.
Pemandangan yang terlihat di Siprus Turki berbeda dengan Siprus Yunani (Republik Siprus). Di Siprus Yunani, pengunjung tidak bisa menemukan bangunan-bangunan masjid yang banyak seperti di Siprus Turki.
Sebagai alat pembayaran, Siprus Turki memakai lira, sedangkan di Siprus Yunani menggunakan euro. Nama-nama toko menggunakan bahasa Yunani. Tetapi, karena bahasa Yunani dianggap terlalu sulit, digunakan juga bahasa Inggris.
Kemungkinan Penggabungan Siprus
Krisis keuangan di Siprus Selatan begitu hebat mengikuti kebangkrutan Yunani. Rencana bantuan Euro hanya lolos pada detik-detik terakhir dan Siprus Selatan kini menghadapi proses reformasi ekonomi menyakitkan, mirip seperti Yunani.
Antrian di bank Siprus Selatan saat krisis Yunani
Sementara di bagian utara Siprus yang masuk wilayah Turki, krisis hampir tidak terasa, karena booming kemajuan ekonomi di Turki. Secara teratur uang dari Turki mengalir ke bagian utara Siprus. Tanpa subsidi ini Republik Siprus Utara, yang tidak diakui internasional, tak akan bertahan hidup.
Sementara menurut warga Siprus Utara, Ilke Gürdal, hubungan Siprus Selatan dengan Turki bisa menarik segi positif dari krisis ini. Misalnya pandangan Siprus Selatan, bahwa penggabungan pulau itu adalah jalan lebih baik.
Bagi Gürdal jelas, “Jika kami dulu bersatu, kawasan Selatan kini tak akan mengalami krisis semacam itu. Mungkin ini memotivasi Siprus Selatan untuk berunding dengan Turki.”
Sejauh ini Turki hanya akan meningkatkan hubungan dengan Siprus Selatan, jika pemerintah di Nikosia mengakui Siprus Utara sebagai republik berdaulat.
Kala Republik Siprus kerap mengalami padam listrik. Siprus Utara dalam sebuah perjanjian membantu pemasokan listrik untuk Siprus Selatan. Kerjasama ini terutama penting pada masa-masa krisis.
Sumber : Republika/dw
