Soal Pidato 'Pribumi' Anies, Wapres JK: Itu Konteksnya Sejarah
Jakarta – Pidato perdana Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta mencantumkan kata ‘pribumi’ dan menuai kontroversi. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pidato Anies dalam konteks sejarah kolonialisme dan bukan terkait rasisme.
“Kita lihat konteksnya. Pidatonya bicara tentang kolonial, dalam jaman kolonial. Gini, konteksnya kan sejarah dia menceritakan. Jadi jangan hanya cut satu kata, dalam konteks apa dia bicara,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).
Menurutnya, Anies berbicara dalam konteks kolonial. Karena itu, masyarakat diminta untuk bangkit dan tidak bersikap diskriminatif.
“Dia bicara dalam konteks sejarah. Kalian bisa (dengar) ulang. Pada zaman kolonial pribumi terpuruk, sekarang jangan lagi, harus maju,” ucapnya.
“Jadi dia bicara konteks sejarah tidak bicara konteks diskriminatif. Dulu diskriminatif, sekarang jangan. Kalau kita mau balik dia punya perkataan kan,” sambungnya.
Sebelumnya, Anies menjelaskan konteks pidato yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial itu. Anies menyebut apa yang dia sampaikan itu terkait dengan masa penjajahan.
Hal yang menjadi heboh di media sosial adalah bagian pernyataan Anies yang berbunyi “Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami”.
Berbagai media memotong kalimat pribumi dalam pidato lengkapnya, terutama media pendukung ahok. Anies pun mengklarifikasi konteks dalam pernyataan tersebut.
“Itu pada konteks pada era penjajahan. Karena saya menulisnya juga pada zaman penjajahan dulu karena Jakarta itu kota yang paling merasakan penjajahan Belanda,” kata Anies.
Anies menyesalkan berbagai pihak yang terpancing isu dari pemotongan kata oleh media.
“Pokoknya itu digunakan untuk menjelaskan era kolonial Belanda. Jadi anda baca teks itu bicara era kolonial Belanda, ” jelas Anies lagi.
Ibarat Anies menjelaskan sebagai dosen yang sekaligus rektor, namun ditangkap orang awam dan didengar mahasiswa tidur. Jadi begini salah artian.
Disadur : Detik
Kecuali dari Indonesia, Myanmar Tolak Bantuan untuk Etnis Rohingnya
New York – Kasus Rohingya menjadi salah satu sorotan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu masalah terbesar dalam mengatasi krisis ini adalah sikap pemerintah Myanmar yang menolak bantuan untuk Rohingya, kecuali dari Indonesia.
“Myanmar tidak mau menerima (bantuan),” kata JK di di sela-sela kunjungannya di New York, Amerika Serikat (AS), Senin (18/9/2017).
JK menyarankan ada perlakuan yang berbeda dalam mengatasi krisis di Myanmar. Yakni penyelesaian secara politik dan kemanusiaan. Secara politik, partai yang mayoritas di Rakhine State adalah partai supremasi Buddha yang dianggap akan menjaga konstituennya.
“Agama perbedaannya jelas. Tapi bukan selalu agama. Di Yangon ada ratusan masjid yang berdiri di sana,” jelasnya.
Karena itu, JK meminta masalah politik diselesaikan secara politik dan masalah kemanusiaan diselesaikan secara kemanusiaan.
“Politik diselesaikan secara internal. HAM semua kewajiban punya warga negara,” ujarnya.
Pemerintah berpesan kepada masyarakat Indonesia untuk ikut menjaga hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Myanmar.
“Ini jangan sampai tertutup, karena adanya hal-hal yang mungkin bisa membuat upaya yang sudah dirintis dengan membuka pintu diplomasi ini tertutup kembali,” kata Ito Sumardi, Duta Besar Indonesia untuk Myanmar.
Ini adalah momentum yang sangat penting buat komunitas internasional melihat keseriusan Indonesia membantu Myanmar. Tidak hanya berbicara, tidak hanya mengecam, kita juga berbuat.
Untuk diketahui, pemerintah Indonesia pagi ini mengirimkan bantuan kemanusiaan sebesar kurang lebih 20 ton ke Myanmar pada hari jumat 22 September 2017.
Sumber tulisan berita : Detik
Foto : Liputan6
Beri Kuliah Umum Di Oxford, JK Minta Negara Eropa Hormati Vonis Ahok
INGGRIS – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengangkat vonis atas Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menyampaikan kuliah umum tentang Islam di Universitas Oxford, Inggris.
Dengan tema ‘Islam Jalan Tengah: Pengalaman Indonesia’, Kalla meminta negara-negara Eropa untuk menghormati vonis atas Basuki Tjahaja Purnama, berupa dua tahun penjara karena terbukti menista agama Islam.
“Saya sangat memahami bahwa Inggris dan negara-negara di Eropa memiliki undang-undang dan sistem hukum yang berbeda untuk persoalan ini,” jelasnya saat berbicara di Oxford Centre for Islamic Studies (OXCIS), Kamis (18/5/2017) petang waktu setempat seperti dilansir dari BBC
“Tapi sebagai bagian dari sistem demokrasi kita harus menegakkan tatanan hukum, kemandirian lembaga peradilan, dan menghormati satu sama lain,” ujarnya
Kepada sekitar 200 hadirin, Kalla menambahkan bahwa kasus penistaan agama tersebut saat ini sedang dalam proses banding.
Ia juga mengatakan bahwa secara pribadi mengenal Ahok yang digambarkannya sebagai gubernur yang punya dedikasi tapi juga impulsif.
Dalam sesi tanya jawab, hadirin bertanya soal Ahok dan Kalla menegaskan bahwa yang terjadi bukanlah diskriminasi agama.
“Ini soal demokrasi. Dalam demokrasi Anda harus siap menerima kemenangan dan kekalahan. Jika Anda kalah, Anda harus menerima kekalahan,” katanya.
Kasus yang dihadapi Ahok, menurutnya, adalah tentang penghinaan agama dan negara-negara lain juga punya aturan untuk penghinaan, misalnya di Thailand dengan peraturan bahwa raja dan kerajaan tak boleh dihina.
“Anda menghina raja, Anda akan dipenjara. Sama dengan di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Anda tak boleh menghina agama dan Ahok, menurut pengadilan -setelah enam bulan menggelar perkara- bersalah,” kata Kalla.
“Di Inggris juga begitu, kalau dinyatakan bersalah, Anda akan dipenjara, apa pun agama Anda,” pungkasnya
Sumber : Merdeka
