Milisi Pemberontak Syiah Houthi Tolak Kembalikan Jenazah Presiden Yaman
Milisi Pemberontak Syiah Houthi menolak permintaan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) untuk menyerahkan jenazah mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang tewas dibunuh mereka dalam serangan pada Senin (4/12/2017) lalu.
Informasi dari sumber yang terlibat dalam serangan di Sanaa telah mengonfirmasi bahwa ICRC bersama dengan organisasi internasional lainnya yang ada di Yaman meminta milisi Houthi menyerahkan jasad Saleh.
Selain itu juga meminta pengembalian sejumlah jasad dari anggota partainya yang menjadi korban serangan di Sanaa pekan lalu. Namun, permintaan dari organisasi dan partai di Yaman tidak mau dipenuhi Houthi.
Dilaporkan situs berita di Yaman dan dilansir Al Arabiya, sumber itu menyampaikan alasan penolakan milisi Houthi.
Dikatakannya, kelompok Houthi ingin melakukan penyelidikan sendiri bersama dengan Jaksa Agung.
Seorang pemimpin senior di Partai Kongres Rakyat Umum menyatakan beberapa kali upaya mediasi dan intervensi kesukuan gagal mencapai kesepakatan sebelum akhirnya mereka meminta ICRC untuk terlibat.
Dengan harapan kelompok milisi Houthi bersedia memberitahukan tempat jenazah Saleh disimpan dan menyerahkannya.
Hingga saat ini, memang tidak diketahui di mana jasad mantan presiden Yaman itu disimpan, setelah bukti kematiannya juga hanya berdasarkan rekaman video yang diberikan anggota milisi.
Dilaporkan sebelumnya, milisi syiah Houthi memberikan sejumlah persyaratan jika ingin jenazah Saleh dikembalikan.
Di antaranya, mereka menuntut jenazah Saleh tidak dimakamkan di halaman Masjid al-Saleh di Sanaa, tapi cukup di kampung halamannya di Sanhan.
Selain itu, mereka meminta untuk tidak dilakukan upacara pemakaman kenegaraan bagi mantan presiden tersebut.
Sebelumnya, aksi protes yang dilakukan demonstran wanita telah digelar pada Rabu (6/12/2017) untuk meminta pengembalian jasad sang mantan presiden, Ali Abdullah Saleh yang dibunuh syiah Houthi.
Namun aksi protes justru dibubarkan paksa milisi pemberontak Houthi yang menyerang dan menahan sejumlah demonstran.
Sumber : Al Arabiya
Foto : Anak-anak syiah Houthi
Halimah, Presiden Muslimah Pertama Singapura
SINGAPURA — Halimah Yacob ditetapkan menjadi presiden wanita pertama Singapura. Mantan ketua parlemen ini secara resmi dilantik pada hari Rabu (13/9), setelah kandidat lainnya tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mengikuti pemilihan.
Kemenangan Halimah dipastikan setelah dia menjadi satu-satunya bakal calon presiden yang diloloskan oleh Komite Pemilihan Presiden, seperti dilaporkan The Straits Times.
Dua bakal calon lain yaitu pengusaha Farid Khan dan Salleh Marican gagal memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk menjadi calon resmi.
Dengan dirinya menjadi satu-satunya bakal capres yang dapat berlaga, maka dipastikan Halimah menang dengan walkover di hari nominasi yang akan digelar pada Rabu (13/9/2017).
Pilpres Singapura yang dijadwalkan akan digelar pada Sabtu (23/9/2017) dengannya tidak perlu diselenggarakan lagi.
Memang untuk menjadi capres di Singapura tidaklah mudah. Ada segudang kriteria yang sangat ketat yang harus dipenuhi.
Untuk pejabat publik seperti Halimah harus memenuhi syarat salah satunya ialah telah menjabat di sejumlah posisi penting politik selama sekurang-kurangnya 3 tahun.
Halimah sendiri menjabat sebagai Ketua DPR Singapura selama 4 tahun dari 2013 sampai 2017.
Sementara itu untuk bakal calon dari kalangan swasta harus memiliki shareholders equity sekurang-kurangnya 500 juta dollar Singapura.
Inilah syarat yang gagal dipenuhi Farid dan Salleh karena shareholders equityperusahaan yang mereka pimpin tidak mencapai angka yang disyaratkan.
Untuk pilpres tahun ini hanya warga Melayu yang dapat mencapreskan diri.
Amandemen konstitusi ini dilakukan tahun lalu untuk memastikan keterwakilan setiap suku di kursi presiden.
Adapun Singapura memiliki empat suku yaitu China, Melayu, India dan “Others” atau yang lain-lain.
Halimah mendeklarasikan kemenangannya dan berterimakasih terhadap dukungan warga Singapura yang luar biasa sejak dia memutuskan mencalonkan diri bulan lalu.
Pendukung capres Halimah dengan boneka dirinya
Wanita berusia 63 ini menjadi orang melayu kedua yang menjadi presiden setelah Yusof Ishak yang merupakan presiden pertama Singapura dari 1965-1970.
Posisi Presiden Singapura adalah seremonial namun jauh lebih kuat dari presiden seremonial di negara lain.
Presiden Singapura mempunyai hak veto terhadap simpanan keuangan negara dan anggaran negara, penunjukan pejabat publik seperti Ketua Mahkamah Agung (MA), Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata dan Kepala Staf Tiga Angkatan.
Presiden juga dapat memveto Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan parlemen
Kaum Melayu terakhir yang memegang kursi kepresidenan adalah Yusof Ishak. Gambar dirinya menghiasi uang kertas negara tersebut. Yusof adalah presiden antara tahun 1965 dan 1970, tahun-tahun pertama kemerdekaan Singapura menyusul persatuan dengan negara tetangga Malaysia, namun kekuasaan eksekutif terletak pada Lee Kuan Yew, perdana menteri pertama negara tersebut.
Kondisi Etnis Melayu di Singapura
Pemisahan Singapura dari Malaysia membuat etnis Melayu menjadi mayoritas di Malaysia, sementara etnis Tionghoa membentuk mayoritas di Singapura. Namun, para pemimpin kedua negara mengakui bahwa perdamaian dan kemakmuran bergantung pada pelestarian harmoni antara kedua kelompok.
Meski demikian, sebuah laporan pemerintah yang diterbitkan pada tahun 2013 menemukan orang-orang Melayu terkadang merasa didiskriminasikan dan memiliki prospek terbatas di beberapa institusi, seperti angkatan bersenjata.
Kebijakan pendidikan dan ekonomi Singapura telah membantu menciptakan jajaran kelas menengah Melayu, namun sensus terakhir di tahun 2010 menunjukkan bahwa mereka tertinggal dari kelompok etnis lain mengenai tindakan sosio-ekonomi seperti pendapatan rumah tangga dan kepemilikan rumah.
Orang-orang Melayu, yang membentuk lebih dari 13 persen dari 3,9 juta warga Singapura dan penduduk tetap, juga berperforma buruk terhadap tindakan seperti pendidikan di universitas dan sekolah menengah. Meski menjadi calon presiden, Halimah mengenakan jilbab, yang dilarang di sekolah negeri dan pekerjaan sektor publik yang membutuhkan seragam. Tapi dia jarang berbicara secara terbuka mengenai masalah ini.
Halimah binti dulunya anggota Partai Aksi Rakyat (PAP), dia adalah Ketua Parlemen yang kesembilan, yang menjabat dari Januari 2013 sampai Agustus 2017.
Halimah Yacob telah mengukir sejarah setelah terpilih menjadi presiden wanita muslimah berjilbab pertama Singapura dan dunia.
Sumber : Republika/Kompas – Reuters/Strait Times
Halimah Yacob, Akankah Jadi Presiden Pertama Muslimah Singapura?
SINGAPURA – Ketua DPR Singapura Halimah Yacob menjadi favorit kuat untuk mengukir sejarah sebagai presiden pertama wanita di negeri Singa.
Halimah yang sudah lama digadang-gadang akan maju akhirnya mengumumkan kesiapannya pada Minggu (6/8/2017).
Wanita berusia 62 itu menyatakan, jabatan presiden adalah posisi dengan kewajiban yang sangat berat.
Seperti dikutip Channel News Asia disebutkan, Halimah percaya dengan dukungan warga Singapura, dia dapat menjalankan tugas itu dengan baik.
Dia mengaku telah berkonsultasi secara berhati-hati dengan keluarga, kolega, dan teman baiknya untuk keputusan itu.
Halimah juga telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Ketua DPR, anggota DPR, dan anggota partai berkuasa, Partai Aksi Rakyat (PAP).
Pengunduran diri Halimah telah diterima Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Senin sore ini (7/8/2017).
Sosok yang juga merupakan Ketua DPR pertama wanita Singapura ini merupakan politisi veteran yang banyak menghabiskan karirnya di serikat buruh Singapura.
Dia resmi terjun ke dunia politik setelah terpilih sebagai anggota DPR di pemilu tahun 2001.
Setelah menjabat sebagai menteri muda sosial dan urusan keluarga, Halimah terpilih sebagai Ketua DPR di tahun 2013.
Sejauh ini, belum ada penantang yang berpotensi mengalahkan Halimah. Nama-nama lain yang juga telah menyatakan kesiapannya maju adalah dua pengusaha, Farid Khan Kaim Khan dan Mohamed Salleh Marican.
Ada pun pemilihan presiden Singapura tahun ini khusus hanya akan diikuti oleh warga Singapura bersuku Melayu.
Perubahan konstitusi dilakukan tahun lalu di mana pemilu “khusus” akan digelar jika ada suku tertentu yang belum menjabat sebagai Presiden Singapura selama lima periode atau 30 tahun.
Ada pun masa jabatan Presiden Singapura adalah enam tahun.
Sosok Melayu satu-satunya terakhir yang memegang posisi ini adalah Yusof Ishak, yang juga presiden pertama Singapura dari 1965-1970.
Pilpres diperkirakan akan digelar di pekan kedua September mendatang.
Etnis Melayu di Singapura adalah penduduk asli negara pulau tersebut. Namun, sebagai tuan rumah justru mereka “tak berdaya”. Singapura mulai didominasi dan dikuasai keturunan Cina.
Dalam tulisan New Straits Times, mengutip sebuah survei pada kebutuhan, keprihatinan dan aspirasi warga Melayu di Singapura, telah mengungkapkan adanya sikap sentimen terhadap kelompok melayu tersebut.
Survei tersebut menunjukkan, bahwa orang-orang Melayu yang identik dengan etnis yang sangat mencintai budayanya, agama, dan negara, justru merasa tak sepenuhnya diterima sebagai bagian dari negara mereka sendiri. Termasuk minimnya partisipasi orang Melayu di Angkatan Bersenjata Singapura (SAF).
Sumber : Kompas/Chanel News
Presiden Taiwan Beri Ucapan Selamat Idul Fitri Berbahasa Indonesia
JAKARTA–Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyampaikan selamat Idul Fitri kepada Muslim seluruh dunia, dan secara khusus menggunakan Bahasa Indonesia di akhir perkataannya, kata Direktur Divisi Informasi Pers Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO) Ismail Mae di Jakarta, Minggu (25/6/2017).
Dia mengatakan Presiden Tsai dalam akun media sosial Facebook pribadinya untuk pertama kali menggunakan Bahasa Indonesia ketika menyampaikan selamat hari raya bagi umat Islam.
Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas sumbangsih mereka bagi pembangunan Taiwan.
Taiwan dalam setahun ini mendorong Kebijakan ke Arah Selatan (New Southbound Policy) untuk meningkatkan hubungan kerja sama dengan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Menurut Statistik Indeks Wisatawan Muslim (GMTI) tahun 2017, Taiwan berada di urutan ke tujuh sebagai tujuan wisata umat Islam untuk negara di luar Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Dengan adanya hubungan baik yang selama ini telah terjalin terutama di bidang ekonomi, sosial dan budaya, Presiden Tsai mengarahkan diplomasi ke selatan, termasuk ASEAN yang diharapkan dapat meningkatkan kerja sama di berbagai sektor, kecuali bidang politik antara Indonesia dan Taiwan.
Indonesia dan Taiwan selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik, karena Indonesia menganut Kebijakan Satu China (One China Policy) ke Republik Rakyat China (RRC) yang artinya tidak mengakui negara Taiwan.
Karena konflik perang dahulu, ketika kubu Partai Nasionalis Kuomintang dan Partai Komunis bersaing merebut kekuasaan China dalam perang saudara. Perang yang berakhir di tahun 1949 ini dimenangkan oleh kubu komunis yang kemudian membuat Kuomintang tergusur dan lari ke Taiwan dan mendirikan negara Taiwan.
Banyak negara termasuk Indonesia jika ingin bertransaksi ekspor impor atau pinjam hutang ke China harus menganut Kebijakan Satu China (One China Policy) ke Republik Rakyat China (RRC) yang artinya tidak mengakui negara Taiwan .
Namun, antara Indonesia dengan Taiwan menerapkan kerja sama secara baik, bahkan menunjukkan banyak kemajuan di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KADEI) mencatat bahwa pekerja migran Indonesia di Taiwan sebanyak 238.000 yang bekerja di berbagai bidang, termasuk sektor domestik.
Kegiatan shalat idul fitri dan keagamaan Islam di Taiwan justru lebih baik dari China. Sikap majikan Taiwan yang membolehkan berhijab dan mempersilahkan shalat bagi TKI adalah bukti kebaikan masyarakat Taiwan.
Sumber: Antara
Ed: Aliman
Kemenangan Macron Sebagai Presiden Perancis Disambut Baik Muslim Paris
Masjid Agung Paris menyambut baik kemenangan Emmanuel Macron pada hari Ahad (07/05/2017) dalam pemilihan presiden dan kemenangannya atas pemimpin sayap kanan anti-Islam Marine Le Pen.
Hasil pemilu Presiden Perancis tersebut menempatkan Macron menang telak dengan perolehan 63,10 persen suara di atas Le Pen yang hanya mendapat 36,90 persen suara di babak kedua pemilu presiden.
Terpilihnya Macron adalah tanda sebuah Prancis yang didamaikan dengan semua komponen spiritual dan religiusnya untuk merespons kesatuan dengan ancaman pembelahan masyarakat yang membebani bangsa,” demikian pernyataan Masjid Agung Paris dalam siaran persnya, dikutip dari AA.
“Ini adalah tanda harapan yang jelas bagi Muslim Prancis bahwa mereka dapat hidup harmonis dan menghargai nilai republiken yang humanis, patriotik, demokratis dan sekuler,” imbuhnya.
Setelah putaran pertama 23 April, Dalil Boubakeur, Rektor atau Imam Masjid Agung Paris, “mendesak hampir 5 juta kaum Muslimin Perancis untuk secara besar-besaran memilih Macron, untuk memberikan suara mereka di antara kandidat yang membela persaudaraan di antara warga negara, bukan perselisihan atau kebencian.”
Macron, berusia 39 tahun, Ia menjadi Presiden termuda dari Republik Kelima Prancis. Hasil resmi akan diumumkan pada 10 Mei mendatang oleh Presiden Dewan Konstitusional, Laurent Fabius.
Macron secara resmi akan menjabat pada pertengahan Mei dan harus mempersiapkan pemilihan legislatif dua putaran pada bulan Juni mendatang.
Sumber: Anadolu Agency/Panjimas
