Kecuali dari Indonesia, Myanmar Tolak Bantuan untuk Etnis Rohingnya
New York – Kasus Rohingya menjadi salah satu sorotan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu masalah terbesar dalam mengatasi krisis ini adalah sikap pemerintah Myanmar yang menolak bantuan untuk Rohingya, kecuali dari Indonesia.
“Myanmar tidak mau menerima (bantuan),” kata JK di di sela-sela kunjungannya di New York, Amerika Serikat (AS), Senin (18/9/2017).
JK menyarankan ada perlakuan yang berbeda dalam mengatasi krisis di Myanmar. Yakni penyelesaian secara politik dan kemanusiaan. Secara politik, partai yang mayoritas di Rakhine State adalah partai supremasi Buddha yang dianggap akan menjaga konstituennya.
“Agama perbedaannya jelas. Tapi bukan selalu agama. Di Yangon ada ratusan masjid yang berdiri di sana,” jelasnya.
Karena itu, JK meminta masalah politik diselesaikan secara politik dan masalah kemanusiaan diselesaikan secara kemanusiaan.
“Politik diselesaikan secara internal. HAM semua kewajiban punya warga negara,” ujarnya.
Pemerintah berpesan kepada masyarakat Indonesia untuk ikut menjaga hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Myanmar.
“Ini jangan sampai tertutup, karena adanya hal-hal yang mungkin bisa membuat upaya yang sudah dirintis dengan membuka pintu diplomasi ini tertutup kembali,” kata Ito Sumardi, Duta Besar Indonesia untuk Myanmar.
Ini adalah momentum yang sangat penting buat komunitas internasional melihat keseriusan Indonesia membantu Myanmar. Tidak hanya berbicara, tidak hanya mengecam, kita juga berbuat.
Untuk diketahui, pemerintah Indonesia pagi ini mengirimkan bantuan kemanusiaan sebesar kurang lebih 20 ton ke Myanmar pada hari jumat 22 September 2017.
Sumber tulisan berita : Detik
Foto : Liputan6
Sebanyak 17 Ormas Islam Tolak Perppu Yang Dikeluarkan Pemerintah
JAKARTA– Menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), sebanyak lebih dari 17 ormas Islam bersatu membentuk Forum Koordinasi Ormas untuk Hak Berserikat dan Keadilan (Forum Ormas Penolak Perppu).
Forum menggelar Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Lintas Ormas dan Lembaga Dakwah yang tidak setuju dengan Perppu Ormas di Aula AQL, Tebet, Jakarta Selatan, sekitar pukul 16.30-21.00 WIB, Jumat (14/07/2017) kemarin seperti dikutip dari Hidayatullah.
Koordinator Forum, Dr Jeje Zaenudin, menyampaikan, rapat itu antara lain merekomendasikan perlunya upaya hukum dalam menolak Perppu Ormas.
“Seluruh ormas dan lembaga dakwah yang kontra terhadap Perppu 02/2017 hendaklah melakukan upaya penolakannya melalui jalur legal konstitusional, yaitu permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dan desakan ke DPR agar menolak Perppu tersebut,” ujar Wakil Ketua Umum Persatuan Islam (Persis) itu.
Rekomendasi rapat itu dihasilkan setelah memperhatikan pengantar rapat dari Ketua GNPF MUI yang juga Pimpinan AQL KH Bachtiar Nasir, serta pandangan hukum dari Munarman, Ahmad Michdan, dan Kapitra Ampera.
Hadir pada rapat tersebut sejumlah tokoh, perwakilan pimpinan ormas, para ahli hukum, dan advokat.
Pada rapat itu, utusan pimpinan ormas dan lembaga dakwah menyampaikan pandangannya. Seperti Dewan Dakwah, Persis HTI, IKADI, Hidayatullah, Majelis Mujahidin, KMJ, BKSPPI Bogor, dan Pimpinan Pesantren Asy-Syafiiyah Jakarta.
Juga laporan adanya penolakan terhadap Perppu Ormas dari PUI, Al-Washliyah, Mathlaul Anwar, Al-Irsyad, Parmusi, SI, dan lain-lain.
Komnas HAM Menolak
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak keras perppu tentang pembubaran ormas karena ada beberapa prinsip telah dilanggar oleh negara terkait penerbitan perppu itu.
Pigai menjelaskan karena Presiden Joko Widodo tidak pernah menyatakan negara dalam keadaan darurat, maka perppu pembubaran ormas itu menimbulkan polemik. Dia menekankan negara tidak sedang dalam keadaan darurat.
“Yang berbahaya bagi Komnas HAM adalah dengan adanya perppu itu dijadikan sebagai alat pemukul oleh pemerintah, membungkam kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat, pikiran, maupun perasaan.
Sikap DPR
Sikap Dewan Perwakilan Rakyat terbelah menanggapi terbitnya perppu soal pembubaran ormas anti-Pancasila. Enam partai pendukung pemerintah – PDIP, Nasdem, Golkar, PPP, PKB, dan Hanura mendukung kebijakan itu. Sedangkan empat partai lainnya menolak memberlakukan perppu tersebut adalah Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN. DPR bakal membahas perppu itu dalam masa sidang berikutnya.
Menurut Yuzril
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan perppu tersebut merupakan kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Dia memandang perppu itu membuka peluang bagi kesewenang-wenangan dan tidak sejalan dengan cita-cita reformasi.
Langkah Hizbut Tahrir Indonesia
HTI akan mengajukan uji materi terhadap perppu, soal pembubaran ormas ke Mahkamah Konstitusi yang dijadwalkan dilakukan Senin pekan depan.
