![Mengenal Kazan, Kota Muslim di Rusia]()
by Danu Wijaya danuw | Jul 2, 2018 | Artikel, Berita, Internasional
Kazan adalah ibu kota negara bagian Rusia yang dikenal dengan Tatarstan. Kota muslim ini memiliki lanskap yang unik dan menarik. Ia berada di atas bukit dengan pemandangan danau di bawahnya.
Persis di pinggir danau, terdapat beberapa bangunan besar Islam, seperti Masjid Agung QolSharif dan makam syuhada. Masjid QolSharif termasuk yang terbesar di Eropa dengan arsitektur khas berupa menara-menara tinggi, yang barangkali terpengaruh oleh Masjid Biru di Istanbul Turki.
Masyarakat muslim Kazan mirip dengan Indonesia. Kumandang azan, deretan masjid, dan para perempuan berjilbab menjadi pemandangan biasa di kawasan ini.
Penghuni kota ini sebagian besar Muslim. Dahulu berdiri kerajaan Islam Tatarstan di Rusia. Kejatuhan kerajaan Islam Kazan oleh kerajaan Tsar Rusia membuat didirikan gereja besar dipusat Kazan. Namun muslim Kazan terus menjaga Islam hingga diwariskan turun temurun.
Mereka mengaku pertama kali mengenal Islam dari seorang utusan Islam asal Baghdad pada abad ke-7 Masehi, manakala Kazan masih menjadi bagian dari wilayah Bulgaria. Sejak itu, Islam berkembang cepat di wilayah ini.
Piala Dunia yang sedang berlangsung di Rusia, salah satunya menggunakan tempat stadium di Kazan.
Stadium Kazan Arena merupakan kandang Klub FC Rubin Kazan. Stadium ini menyediakan mushola untuk shalat. Di wilayah Kazan cukup mudah bagi muslim untuk mencari makanan halal.
Dahulu sama seperti agama-agama lain, Islam sempat mengalami hambatan serius pada masa komunisme Soviet. Hampir semua masjid dialih fungsi menjadi gudang atau gardu jaga. Segala sesuatu yang menyiratkan simbol keagamaan diharamkan.
Setelah komunisme Soviet tumbang, komunitas Muslim di wilayah ini seolah bangkit dari tidur panjang. Mereka kembali membangun tempat ibadah dan institusi keagamaan dengan cepat. Kini, tak kurang dari 1.200 masjid telah kembali berdiri dan mendorong kemajuan masyarakat di berbagai bidang.
Di kota Kazan ini ada pula universitas Islam yang diberi nama Universitas Islam Rusia. Perguruan tinggi ini mirip sekali dengan UIN di Indonesia.
Menurut penuturan banyak orang, pendidikan Islam di Tatarstan tetap berlangsung meskipun pada masa komunis. Mereka melakukan dakwah minimal kepada anggota keluarga. Itulah sebabnya, Islam tidak surut meski dilarang satu generasi.
Sumber : Republika
by Danu Wijaya danuw | May 31, 2018 | Artikel, Berita, Internasional
Pemerintah Israel melarang turis Indonesia masuk ke Israel per 9 Juni 2018. Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai bentuk balasan atas pelarangan turis Israel masuk ke Indonesia.
“Israel berupaya untuk mengubah kebijakan Indonesia, tapi langkah yang kami lakukan sepertinya gagal, hal itu mendorong kami melakukan tindakan balasan,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (31/5/2017).
Pemerintah Israel menyebut, turis Indonesia masih bisa masuk ke Israel hingga tanggal 9 Juni. Namun, setelah tanggal 9 Juni, turis Indonesia yang ingin masuk secara individu maupun kelompok tak akan bisa masuk Israel.
Indonesia dan Israel sampai saat ini tak memiliki hubungan diplomatik. Namun, untuk urusan wisata khususnya wisata religi di Israel, turis Indonesia memiliki visa khusus.
Seperti diketahui, setiap tahun umat Muslim dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia, mengunjungi Masjid Al-Aqsa dengan visa khusus. Kebanyakan melalui pemerintah Yordania untuk menerbitkan visa masuk.
Selain itu, umat Kristen Indonesia juga melakukan ziarah ke Yerusalem. Kabar pelarangan turis Indonesia masuk ke Israel juga beredar di media sosial.
Seorang pengguna Facebook sekaligus Program Directors Mala Tours, Melissa Agustina Situmorang, turut mengabarkan pelarangan tersebut.
“Saya baru saja menerima kabar dari konsulat Israel di Singapura bahwa gara-gara Pemerintah Indonesia menolak masuk orang Israel yang sebenarnya sudah memegang visa untuk masuk ke Indonesia, maka pemegang paspor Indonesia juga akan dilarang masuk ke Israel mulai Juni 2018 ini,” tulis Melisa.
“Tidak ada orang Indonesia yang diizinkan masuk Israel lagi. Jadi, selamat aja deh buat semua Agen Perjalanan Holy Land,” tambahnya.
Sebagai negara pendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia terus mengecam aksi Israel. Salah satunya yang terbaru ketika terjadi aksi brutal aparat keamanan Israel saat aksi protes perayaan 70 tahun Hari Nakba di perbatasan Gaza-Israel.
Sumber : Kompas/Middle East Monitor
by Danu Wijaya danuw | May 15, 2018 | Artikel, Berita, Internasional
GAZA Palestina – Pejabat kesehatan mengatakan pasukan Israel membunuh 58 warga Palestina dan melukai 400 orang dengan peluru di pagar perbatasan Gaza Palestina.
Kejadian ini bertepatan dengan pembukaan Kedutaan Besar AS di Yerusalem. Kebijakan AS ini langsung merenggut banyak korban jiwa warga Palestina.
Awalnya banyak warga Palestina yang datang untuk berdemonstrasi secara damai, membawa anak-anak mereka, dan membawa bendera. Warung makanan menjual makanan ringan dan musik meraung.
Namun unjuk rasa itu tampaknya memiliki sisi yang lebih keras daripada minggu-minggu sebelumnya.
Penembak jitu Israel bertekad untuk tidak membiarkan terjadinya pelanggaran, dan mulai menembakkan peluru tajam secara membabi buta kekerumunan warga Palestina.
Ambulans segera mulai bolak-balik dari pagar, ketika suara tembakan terdengar di kerumunan. Banyak warga Palestina yang berhamburan lari dan bergelimpangan terkena peluru Israel.
Israel pun menuai kecaman luas karena penggunaan kekuatan yang berlebihan. PBB mengatakan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang keterlaluan harus dimintai pertanggungjawaban.
Human Rights Watch menggambarkan pembunuhan itu sebagai pertumpahan darah.
Menurut kementerian kesehatan Palestina di Gaza lebih dari 2.700 orang terluka karena serangan tentara Israel.
“Korban tewas termasuk 6 anak di bawah usia 18 tahun, di antaranya seorang gadis berusia 15 tahun, dan seorang dokter,” kata kementerian itu seperti dikutip dari Washington Post, Selasa (15/5/2018).
Di rumah sakit utama Al-Shifaa di Gaza City, petugas medis mengatakan mereka kewalahan.
“Kami telah mencapai titik kritis sekarang. Banyak orang membutuhkan operasi segera, tetapi ruang operasi penuh,” katanya.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengutuk “pembantaian” terus menerus terhadap rakyat Palestina.
Sementara itu, negara Turki dan Afrika Selatan mengumumkan bahwa mereka menarik duta besar mereka dari Israel sebagai reaksi keras pembunuhan warga Palestina.
Sumber : WashingtonPost/SindoNews
by Danu Wijaya danuw | May 11, 2018 | Artikel, Berita, Internasional
JAKARTA – Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) akan mengambil langkah-langkah hukum dan politik untuk menanggapi kebijakan unilateral Amerika Serikat.
Pemerintah Trump yang memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem Palestina semakin menyudutkan negara Palestina yang hilang dari peta.
Gugatan OKI akan dilayang lewat mekanisme di PBB dan Pengadilan Kejahatan Internasional.
Sikap negara-negara OKI itu disampaikan pada acara Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI ke-45 di Dhaka, Bangladesh, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin (7/5).
Langkah hukum dan politik tersebut akan dilakukan oleh OKI, termasuk melalui mekanisme Sidang Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB dan Pengadilan Internasional (International Court of Justice).
Negara-negara OKI juga menekankan mengenai kedudukan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formula solusi dua negara (two states solution) untuk penyelesaian konflik Arab-Israel.
Selain itu, negara anggota OKI juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk tidak ikut memindahkan kedutaan besar lainnya ke Yerusalem.
KTM OKI kali ini menghasilkan Deklarasi Dhaka dan beberapa keputusan penting terkait Palestina, yaitu
- Posisi dan pernyataan bersama OKI untuk secara konsisten membantu memberikan sumber daya material untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina dan
- Mengecam keras keputusan unilateral AS membuka Kedutaan Besar di Yerusalem pada 14 Mei 2018.
Saat pembukaan KTM OKI itu, Pemerintah Indonesia mendapat kehormatan untuk berbicara mewakili Kelompok Asia.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen untuk mendukung Bangladesh yang akan mengetuai KTM OKI dalam periode satu tahun ke depan.
Sumber : Republika
by Danu Wijaya danuw | Apr 30, 2018 | Artikel, Berita, Internasional
Jakarta – Para pengungsi Rohingya di kamp pengungsi Cox’s Bazar, Bangladesh mencurahkan segala keluh kesahnya saat dikunjungi delegasi utusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB), Minggu (29/4). Mereka minta bantuan agar dapat pulang ke kampung halamannya dengan selamat di Myanmar.
Beberapa wanita dan anak perempuan menangis dan memeluk Duta Besar Inggris untuk PBB, Karen Pierce, saat bercerita apa yang terjadi pada mereka.
Para pengungsi tersebut minta keadilan atas pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran yang menyebabkan mereka terpaksa mengungsi dari kampung halamannya di negara bagian Rakhine, Myanmar.
“Hal ini menunjukkan besarnya tantangan, saat kita sebagai DK PBB mencari jalan bagaimana mereka bisa pulang,” kata Pierce.
“Hal yang menyedihkan adalah tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini yang mengurangi penderitaan mereka.”
Para utusan DK PBB yang akan bertemu pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, Senin (30/4), mampir ke kamp pengungsi Kutupalong, Cox’s Bazar, Minggu (29/4).
Kamp pengungsi yang gersang, kering, dan berdebu tersebut menampung 700 ribu warga Rohingya yang menyelamatkan diri dari Rakhine Utara, Myanmar.
“Sangat mengharukan, saya belum pernah menyaksikan kamp pengungsi seperti ini. Bencana bakal terjadi jika hujan mengguyur,” kata Deputi Duta Besar AS untuk PBB, Kelley Currie.
Beberapa pejabat PBB dan relawan kemanusiaan telah menyerukan kekhawatiran akan datangnya musim hujan yang memperburuk situasi di penampungan pengungsi itu.
Ratusan ribu pengungsi tinggal di gubuk-gubuk yang terbuat dari bambu, plastik dan terpal yang dibangun ala kadarnya.
Sumber : CNN Indonesia
by Danu Wijaya danuw | Apr 30, 2018 | Artikel, Berita, Internasional
KAIRO — Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi memenangkan 97 persen suara dalam pemilu Mesir. Hasil yang tidak mengejutkan bagi rakyat Mesir dan seluruh dunia ini, mengamankan masa jabatan As Sisi sebagai presiden.
Pemilu Mesir banyak mendapat kritikan karena dianggap sebagai ‘one man show’ tanpa adanya oposisi yang kredibel. Bahkan dianggap sebagai demokrasi ‘semu’ setelah dilakukan kudeta militer oleh As Sisi pada pemilu sah sebelumnya. Berikut 5 faktanya :
1. Kandidat Kuat Pesaing Dipenjara
Enam kandidat kuat yang siap bersaing dengan Sisi sebelumnya telah dipaksa mengundurkan diri, diadili, atau dipenjara.
“Perkembangan terakhir, termasuk intimidasi dan penahanan semua kandidat oposisi yang kredibel, dan pembatasan yang diberlakukan terhadap kelompok-kelompok LSM dan media merongrong legitimasi dan kredibilitas pemilihan tersebut,” kata McGovern, Lembaga HAM Amerika.
2. Peserta Pemilu Rendah
Peserta pemilu terlihat lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tercatat hanya 41,5 persen pemilih yang ikut berpartisipasi dalam pemilu kali ini. Angka tersebut lebih rendah dari pemilu 2014 lalu sebesar 47 persen. Itupun pemilih diancam dan dipaksa untuk ikut pemilu kudeta.
3. Mousa hanya formalitas Kandidat pesaing
Satu-satunya lawan Sisi dalam pemilu ini adalah Mousa Mostafa Mousa, seorang politikus yang kurang terkenal di Mesir.
Mousa menjadi kandidat presiden beberapa jam sebelum batas waktu pencalonan habis. Sebelumnya Mousa mendukung penuh pencalonan Sisi.
Hasil awal pemungutan suara yang dirilis pada Kamis (29/3) menunjukkan Mousa hanya mendapatkan 3% suara.
4. Banyak warga mesir lebih memilih merusak kartu suara
Menurut The Economist, Mousa berada di posisi ketiga, setelah lebih dari 1 juta warga Mesir justru merusak kertas suara mereka di bilik suara.
Beberapa orang mencorat-coret nama kedua kandidat. Mereka menambahkan nama pemain sepakbola populer Liverpool asal Mesir yaitu Mohamed Salah, di dalam kertas suara. Salah bahkan dilaporkan mendapatkan suara dua kali lebih banyak dari Mousa.
5. Pengamat meyakini pemilu mesir adalah rekayasa
Menurut pakar Sarah Yerkes dari Carnegie Endowment for International Peace, yang berbasis di Washington, kepada media Aljazirah mengatakan,
“Pemilihan ini adalah sebuah lelucon dan rekayasa. Pemilihan ini tidak benar-benar menjadi penanda yang berarti bagi negara,” kata
Krisis ekonomi di Mesir akan menjadi prioritas As Sisi selama masa jabatan keduanya. Risiko kegagalannya bisa menjerumuskan penduduk ke dalam kesengsaraan lebih lanjut.
James Gelvin, profesor Sejarah Modern Timur Tengah di UCLA mengutip sejumlah faktor yang saat ini melanda perekonomian Mesir. Menurutnya, perekonomian akan bertambah buruk, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, pembatasan makanan dan bahan bakar, ketidaksetaraan pendapatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan aturan plutokratis.
“Ketika [mantan presiden] Sadat dan Mubarak berusaha memaksakan kebijakan neoliberal, pemberontakan rakyat terjadi. Dalam situasi seperti ini, Sisi tidak diragukan lagi akan melanjutkan represi yang keras, yang mungkin mengutip ancaman terorisme sebagai alasannya,” ujar Gelvin.
Sumber : Republika/AlJazirah
