by Danu Wijaya danuw | Oct 7, 2017 | Artikel, Berita, Internasional
Seorang ratu kecantikan Myanmar harus kehilangan gelarnya setelah mengunggah video yang menuduh militan muslim Rohingya telah melakukan kekerasan komunal di negara bagian Rakhine.
Dalam sebuah video yang diunggah di akun Facebook-nya pekan lalu, Miss Grand Myanmar, Shwe Eain Si menuduh militan Rohingya sengaja mengatur adanya kampanye media untuk mengelabui dunia agar beranggapan Rohingya adalah orang-orang tertindas.
Video tersebut menampilkan Swe Eain Si yang berbicara di depan kamera dengan diselingi gambar grafis orang-orang berlumuran darah di wajah mereka, dan bayi telanjang dalam video yang menampilkan kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).
Diberitakan Straits Times, Rabu, 4 Oktober 2017, pada hari Minggu kemarin, firma di balik kontes kecantikan mengumumkan gelar kecantikan Shwe Eain dicabut, karena melanggar peraturan kontrak. Firma itu juga menilai bahwa Shwe Eain Si gagal memproyeksikan citra yang layak.
Dalam video yang diunggah Eain Si, ia menuturkan gerilyawan ARSA adalah “para perintis terorisme dan aksi kekerasan”.
Ia juga menyebut warga sipil pendukung ARSA melakukan kampanye besar-besaran di media massa sehingga gerombolan itu dianggap sebagai reaksi atas penindasan militer Myanmar.
“Pergerakan bergaya kekhalifahan oleh ARSA sudah melewati batas,” ungkapnya dalam video tersebut.
Namun, dalam video itu, Eain Si tak menyebut beragam aksi kekerasan militer Myanmar terhadap Rohingya.
Ia menegaskan, dirinya tak melangar kode etik atau peraturan apa pun ketika beropini melalui video tersebut.
“Aku membuat video yang menceritakan bagaimana gerombolan ARSA mengumbar teror di wilayah Rakhine. Itu memang benar terjadi, dan tak ada peraturan apa pun yang kulanggar,” terangnya.
Menurutnya, sebagai Miss Grand Myanmar, ia mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan kebenaran yang terjadi di negerinya.
“Dengan memanfaatkan kepopuleranku, aku mempunyai tanggung jawab kepada publik untuk menyiarkan kebenaran yang terjadi di negaraku sendiri,” tandasnya.
Namun dirinya serta manajer yang mengurusnya tampak menyesal ketika gelar Miss Grand Myanmar telah dicabut
Sumber : Viva/TRTWorld
by Danu Wijaya danuw | Oct 5, 2017 | Artikel, Berita, Internasional
XINJIANG – Aparat polisi China dilaporkan memerintahkan warga muslim di wilayah barat laut Xinjiang menyerahkan Alquran dan peralatan Shalat. Semua semua materi yang berhubungan dengan Islam juga diminta diserahkan.
Perintah polisi itu diungkap Radio Free Asia (RFA). Sasaran polisi adalah masjid dan lingkungan minoritas etnis muslim Uyghur, Kazakh dan Kyrgyz di wilayah barat laut Xinjiang. Mereka diperintahkan menyerahkan materi-materi ibadah itu atau menghadapi hukuman berat jika materi itu ditemukan dalam razia.
Laporan radio yang mengutip sumber di barat laut Xinjiang menyatakan, tindakan aparat polisi China itu merupakan bagian dari kampanye di seluruh wilayah untuk melarang materi publikasi, aktivitas keagamaan dan ajaran “ilegal” yang dituding mengandung ”konten ekstremis” dan dapat digunakan untuk tujuan terorisme.
“Pejabat di tingkat desa, kota dan distrik menyita semua Alquran dan tikar khusus (sajadah) yang digunakan untuk namaaz (salat),” kata seorang sumber warga minoritas Kazakh di prefektur Altay, dekat perbatasan dengan Kazakhstan kepada RFA.”Hampir setiap rumah tangga memiliki Alquran, dan sajadah,” ujarnya.
Awal tahun ini, pihak berwenang Xinjiang mulai menyita semua surat kabar yang mulai terbit lebih dari lima tahun yang lalu, sebagai bagian dari kampanye tersebut.
Dilxat Raxit, juru bicara kelompok Kongres Uighur Dunia, mengatakan bahwa umat Islam diinstruksikan untuk menyerahkan Alquran dan item terkait. Perintah itu, kata dia, disiarkan polisi melalui platform media sosial WeChat.
”Pengumuman tersebut mengatakan bahwa orang harus menyerahkan setiap sajadah sesuai keinginan mereka kepada pihak berwenang, dan juga materi bacaan agama, termasuk apapun yang ada simbol bulan dan bintang di atasnya,” katanya kepada RFA,yang dikutip Jumat (29/9/2017).
”Mereka meminta orang untuk menyerahkan barang-barang ini atas kemauan mereka sendiri,” papar Raxit.
Dia mengatakan ada laporan bahwa minoritas di Kashgar, Hotan dan daerah lainnya juga diberi perintah yang sama pada minggu lalu.
”Kami menerima sebuah pemberitahuan yang mengatakan bahwa setiap etnis Uyghur harus menyerahkan barang-barang yang berhubungan dengan Islam dari rumah mereka sendiri, termasuk Alquran, (buku) doa dan hal lain yang mengandung simbol agama,” kata Raxit.
”Mereka harus menyerahkan secara sukarela. Jika mereka tidak diserahkan, dan ditemukan, maka akan ada hukuman keras,” imbuh Raxit.
Sumber : SindoNews
by Danu Wijaya danuw | Oct 5, 2017 | Artikel, Berita, Internasional
Kota Oxford di Inggris memutuskan gelar kehormatan untuk Aung San Suu Kyi dicabut, karena dianggap tak berbuat banyak untuk mengatasi krisis Rohingya di Rakhine.
Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, menerima gelar kehormatan Freedom of Oxford pada 1997 sebagai penghargaan atas ‘perjuangannya yang tak kenal lelah untuk menegakkan demokrasi’.
Namun mosi yang didukung oleh Dewan Kota Oxford menilai bahwa ia tidak layak lagi menyandang gelar kehormatan tersebut.
Pejabat di Kota Oxford, Bob Price, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan PBB membuat Aung San Suu Kyi tak lagi berhak menerima gelar Freedom of Oxford, penghargaan yang sebelumnya diberikan atas perjuangannya menegakkan demokrasi.
Gelar ini secara resmi akan dicabut bulan November, namun para anggota dewan kota menegaskan bahwa keputusan pencabutan gelar bisa dibatalkan jika Aung San Suu Kyi melakukan tindakan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine.
Oxford memiliki kedekatan dengan Aung San Suu Kyi karena di kota ini ia mengambil jurusan filsafat, politik dan ekonomi di Universitas Oxford pada 1964 hingga 1967.
Ia menikah dengan peneliti masalah Tibet dan Himalaya di Universitas Oxford, Michael Aris, pada 1972 dan tinggal di kota ini selama beberapa waktu bersama dua anaknya, Kim dan Alexander.
Aung San Suu Kyi dikecam karena dianggap gagal memerintahkan militer agar menghentikan kekerasan di Rakhine atau mengatasi krisis kemanusiaan Rohingya, yang mendorong petisi agar Hadiah Nobel Perdamaian untuk dirinya dibatalkan.
Pekan lalu Universitas Oxford menurunkan fotonya dan menggantinya dengan lukisan Jepang.
Lebih dari 500.000 warga minoritas Muslim Rohingya mengungsi ke negara tetangga Bangladesh untuk menghindari gelombang kekerasan di Rakhine.
Krisis pecah ketika serangan oleh milisi Rohingya terhadap sejumlah pos keamanan pada 25 Agustus dibalas dengan operasi militer.
Aung San Suu Kyi selama bertahun-tahun menjalani tahanan rumah di Rangoon ketika Myanmar dipimpin oleh diktator militer.
Ia menjadi tokoh global dan dikenal sebagai pejuang kebebasan sebelum mengantarkan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, memenangkan pemilu di Myanmar pada 2015.
Sumber : BBC Indonesia
by Danu Wijaya danuw | Oct 2, 2017 | Artikel, Berita, Internasional
JENEWA – Badan hak asasi manusia (HAM) PBB memperpanjang misi pencarian fakta di Myanmar sampai September 2018. Mereka akan melanjutkan penyelidikan pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang yang menargetkan Muslim Rohingya.
Meskipun ada tentangan dari Myanmar, China, dan Filipina, Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa memutuskan untuk mengkaji dugaan kejahatan tentara dan pasukan keamanan terhadap populasi Muslim.
Usulan tersebut, yang diterima tanpa suara dewan, diajukan oleh Estonia atas nama Uni Eropa. Dewan beranggotakan 47 negara tersebut sepakat untuk membuat misi penyelidikan Maret ini, dan masa jabatannya akan berakhir pada Maret 2018 seperti dikutip dari Anadolu, Sabtu (30/9/2017).
Sebuah tindakan keras militer telah memaksa lebih dari 500 ribu Muslim Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine di Myanmar ke negara tetangga Bangladesh, dalam apa yang oleh PBB disebut “contoh teks book tentang pembersihan etnis”.
Para pengungsi melarikan diri dari pasukan keamanan dan massa Budha yang telah membunuh pria, wanita dan anak-anak, menjarah rumah, dan membakar desa Rohingya.
Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abul Hasan Mahmood Ali, sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam tindakan kekerasan tersebut.
Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang-orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat atas serangan tersebut sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.
Sumber : InternationalSindoNews
by Danu Wijaya danuw | Oct 2, 2017 | Artikel, Berita, Internasional
BEIJING – Palestina dilaporkan telah resmi menjadi anggota organisasi kepolisian internasional atau Interpol. Resminya Palestina menjadi anggota Interpol menjadi bukti gagalnya upaya Isreel untuk memblokir keanggotaan Palestina di organisasi itu.
Pemungutan suara mengenai keanggotaan Palestina di organisasi itu sejatinya sempat mengalami penundaaan. Namun, pada saat pemungutan suara, lebih dari separuh anggota Interpol menyetujui keanggotaan Palestina.
“Setelah penundaan pemilihan, Palestina dipilih oleh lebih dari 75 persen anggota negara di majelis umum organisasi itu yang berlangsung di China,” kata Otoritas Palestina dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (27/9).
Sebelum pemungutan berlangsung, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan, mereka terus berusaha untuk mencegah Palestina menjadi anggota Interpol. “Kami terus berjuang,” kata kemlu Israel.
Mengenai hal ini, Otoritas Palestina menyatakan histeria Israel atas pencalonan Palestina menjadi anggota Interpol dikarenakan Israel takut hal ini akan memperkuat posisi Palestina di dunia internasional.
“Histeria Israel atas keanggotaan Palestina di Interpol hanya didasarkan pada kenyataan bahwa mereka tidak menerima status negara Palestina,” ujarnya.
Israel sendiri telah menyatakan keprihatinannya bahwa Palestina dapat menyalahgunakan keanggotaan mereka dan menggunakan Interpol sebagai platform untuk melemahkan negara Yahudi tersebut, termasuk tuntutan potensial untuk mengekstradisi pejabat Israel atau melakukan tindakan hukum lainnya terhadap mereka.
Sumber : SindoNews
![Wisatawan Muslim Meningkat, Jepang Tingkatkan Kuliner Halal]()
by Danu Wijaya danuw | Sep 27, 2017 | Artikel, Berita, Internasional
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Muslim ke Jepang, pemerintah di sana mulai mengembangkan industri kuliner halal. Saat ini wisatawan yang memeluk agama Islam tidak sulit memilih makanan halal di Jepang.
Pasalnya Direktur Eksekutif Japan National Tourism Organisation (JNTO), Hideki Tomioka mengungkapkan kalau saat ini mereka sedang memperbanyak jumlah tempat makan bermenu halal.
“Kami merasa kalau jumlah tempat makan halal masih sangat sedikit. Kami akan memperbanyaknya pada tahun ini,” ujar Tomioka.
Salah satu tempat makan halal yang tersebar
Tomioka juga membeberkan saat ini tempat makan halal banyak tersebar di kawasan Kyoto dan Osaka. Namun, belum banyak wisatawan Muslim yang mengetahuinya.
“Sebelum berkunjung ke Jepang, wisatawan Muslim bisa mencari tahu informasi mengenai keberadaan tempat makan halal di Kyoto atau Osaka. Di sana, berbagai macam menu tersedia,” tukasnya.
Tak hanya tempat makan, keberadaan masjid juga masih membuat banyak wisatawan Muslim berpikir dua kali untuk mengunjungi Jepang.
“Kalau masjid memang jarang ditemui di pinggiran jalan Jepang. Tapi, di beberapa tempat publik seperti mal, keberadaan mushola masih gampang ditemui,” imbuhnya.
“Di kawasan seperti Yokohama, Kobe, dan Tokyo, ada beberapa masjid. Yang datang tak hanya wisatawan muslim, tapi juga wisatawan non-muslim. Mereka ingin melihat langsung keindahan bangunan tempat ibadah itu,” kata Tomioka.
Dia berharap jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Jepang semakin meningkat.
“Wisatawan tak hanya mengenal Jepang sebatas Tokyo saja, ada banyak kawasan lain yang tak kalah indah dari Tokyo. Kami mengundang wisatawan untuk datang dan menikmati keindahannya secara langsung,” papar Tomioka.
Selain itu sebanyak 70 Masjid tersebar di seluruh Jepang dan kebanyakan berada di Kota ini, serta kota-kota besar lain seperti, Toyama, Fukuoka, Kyoto, Kobe, Osaka, Nagoya, Sapporo dan Sendai.
Pemerintah Jepang pun lantas mendorong berbagai usaha lokal kecil untuk menyediakan produk dan layanan bagi wisatawan Muslim dengan memberikan subsidi dana dan kemudahan mendapatkan sertifikat halal.
Tahun lalu sebanyak 270 orang wisatawan asal Indonesia telah berkunjung ke Jepang jumlahnya meningkat sebanyak 32 persen dari tahun sebelumnya.
Adapun Muslim UEA dan negara Teluk yang mengunjungi Jepang dikabarkan meningkat. Peningkatan jumlah wisatawan selama 18 bulan terakhir. Orang Emirates atau ekspatriat ingin melihat dan merasakan wisata Jepang.
Dengan menargetkan jumlah kunjungan wisatawan dari Asia. Pemerintah Jepang memberlakukan bebas visa bagi Indonesia, Malaysia dan Thailand juga menjadi salah satu strategi Jepang untuk meningkatkan 65 persen wisatawan Muslim dari Asia Tenggara.
Sumber : Gomuslim
